PLH. SEKDA SABIRIN BUKA SOSIALISASI DAN WORKSHOP PENULISAN REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN LAYANAN DASAR INKLUSIF

AMBON- Plh. Sekretaris Daerah Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, M.Si, membuka kegiatan sosialisasi dan workshop penulisan rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif Provinsi Maluku, bertempat di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (4/9/2024).

Kegiatan ini sebagai wujud konkrit kemitraan kolaboratif pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku dan Program Sinergi Dan Kolaborasi Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN RI, Yogi Suwarno, SIP, MA, Ph.D, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyung, M.Pd, Pimpinan Skala Provinsi Maluku dan Pimpin OPD Lingkup Pemprov Maluku.

Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dikbudristek, Hendarwan, P.Hd dan Dr. Suwatin dari LAN.
Dalam sambutannya, Plh. Sekda Syuryadi menyampaikan, dalam pemenuhan layanan dasar, Provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karateristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar, membutuhkan upaya dan SDM yang tidak sedikit

“Selain itu, rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat Maluku selain aspek pendanaan dan dukungan kebijakan, manajemen serta kelembagaan, “ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Sabirin menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dengan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar, diantaranya peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan, serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Sabirin mengatakan, kehadiran Program SKALA dengan penguatan elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif, dipandang sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan pemenuhan layanan dasar di Provinsi Maluku.

“Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM dalam rangka peningkatan layanan dasar inklusif di Provinsi Maluku, karena untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas, dibutuhkan kajian dan analisis kebijakan yang seringkali sulit untuk dilakukan secara optimal oleh para pembuat kebjakan, baik karena keterbatasan waktu, dana ataupun sumber daya manusia, “pungkasnya.

Ia berharap, para peserta yang terpilih dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku kedepan. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)