Connect with us

News

PJ GUBERNUR MALUKU BUKA SEMINAR TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN MENUJU TATA KELOLA BERKELANJUTAN

Published

on

AMBON- Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Seminar Nasional Kehutanan dengan tujuan mendorong transformasi pembangunan kehutanan menuju tata kelola yang lebih berkelanjutan. Acara yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Kamis (24/10/2024), dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie.
Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur menekankan pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Maluku. Dengan luas hutan mencapai 3,9 juta hektar, atau sekitar 72,34%, Maluku memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maluku, juga menjadi modal penerapan kebijakan REDD+ dalam rangka penurunan emisi GRK.


“Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat guna mendesign strategi pembangunan hutan berkelanjutan berbasis pulau-pulau kecil, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan terus meningkatkan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara konsisten mengingat wilayah Maluku adalah wilayah kepulauan yang sangat rentan, “kata Sadali.
Pemerintah Provinsi Maluku, kata Sadali telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan, antara lain melalui, Penguatan kelembagaan REDD+ dengan membentuk kelompok kerja (pokja)/tim kerja antara lain, kelompok REDD, tim kerja untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, tim kerja pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, tim kerja Folu Net Sink 2030 sub nasional Provinsi Maluku.
Berkaitan dengan upaya tersebut, maka Pemprov Maluku, sebut Sadali berhasil menyusun dokumen antara lain, RAD GRK 2010-2020 yang diperbaharui dalam dokumen rencana kaji ulang RAD GRK 2018-2030, road map mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, dokumen folu net sink 2030 sub nasional Provinsi Maluku dan dokumen rencana pembangunan rendah karbon dan berketahan iklim yang dalam proses finalisasi.
“Selain itu, perlu kami sampaikan pula bahwa berdasarkan Business As Usual (BAU), emisi GRK Maluku diproyeksikan jika tanpa aksi mitigasi sampai tahun 2030 mencapai 41,4 juta ton CO2eq. Namun, berkat upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan Pokja RAD GRK Provinsi Maluku diproyeksikan emisi GRK sampai tahun 2030 turun sebesar 60,93% dari BAU Baseline tahun 2030. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Maluku dalam berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi GRK di level sub nasional, “jelasnya.
Selain upaya penurunan emisi, Pemerintah Provinsi Maluku juga berhasil meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2023, IKLH Maluku mencapai 78,75 poin (predikat baik), jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 54,59 poin (perdikat cukup baik).
Tak hanya berbagai capaian yang berhasil diraih, Sadali juga menyampaikan masih terdapat permasalahan dalam upaya mencapai tujuan pembagunan kehutanan berkelanjutan untuk masyarakat sejahtera hutan lestari, sehingga diharapkan menjadi bahan diskusi dalam seminar ini. Permasalahan yang dimaksudkan antara lain, masih tingginya angka kemiskinan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, untuk itu diperlukan solusi melalui penguatan peran perhutanan social, masih adanya klaim hak ulayat masyarakat hukum adat atas kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan konflik tenurial, ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau Panjang, masih luasnya lahan kritis yang belum direhabilitasi dan masih adanya pembalakan liar dan peredaran hasil hutan secara illegal yang harus ditangani.
“Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pengelolaan hutan di Maluku. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hutan Maluku dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi mendatang.,” pungkasnya. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)

Trending

Copyright © 2021 Humas Maluku