Wagub Maluku Buka Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029

AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Acara ini berlangsung di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (11/4/2025).

Forum dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku beserta para Asisten dan Staf Ahli, pimpinan daerah dari 11 kabupaten/kota, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan lembaga vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan umat beragama, tokoh masyarakat, serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wagub Vanath menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan Maluku ke depan. Ia menegaskan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan mandat politik dari hasil pemilihan umum yang mencerminkan aspirasi masyarakat, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

“Gubernur menginginkan masukan dari banyak orang, oleh sebab itu dilibatkan unsur akademis karena kita ingin mendapatkan pertimbangan dari banyak aspek, apakah kebijakan yang dibuat relevan atau tidak,” tambah Wagub Vanath.

Wagub Vanath juga menyampaikan harapannya agar para peserta rapat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif. Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan pikiran, tenaga, dan dukungan fiskal dari berbagai sumber.

Secara khusus, Wagub Vanath menyoroti isu kemiskinan dan menyampaikan kepada para bupati/wali kota atau perwakilan yang mengikuti secara daring, bahwa pada tahun 2026 akan ada panel tingkat provinsi yang memverifikasi perencanaan dari kabupaten/kota.

Disampaikan, untuk kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi akan diteliti, apakah ada alokasi anggaran untuk sektor-sektor penyumbang kemiskinan atau tidak. Karena kadang-kadang penyumbang kemiskinan terbesar, tetapi tidak ada alokasi anggaran untuk me ngentaskan kemiskinan, sehingga hal ini tidak boleh terjadi.

“Gubernur berpesan bahwa kemiskinan yang ada di Provinsi Maluku ini disumbangkan oleh 11 kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan terbesar itu di kabupaten mana, tentu saja kita punya data, besok kita akan ukur,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

Selain diskusi, forum ini juga menghadirkan narasumber dari Bappenas yakni, Pemaparan materi oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Direktur Regional IV Bappenas, Ika Wulandari Retno.
(BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)