Wagub Dorong Realisasi MIP sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Kawasan Timur Indonesia

AMBON – Hadir sebagai narasumber, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka Seminar Pembangunan Daerah bersama Anak Muda Maluku yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura Ambon, bertempat di Student Center FKIP, pada Rabu, 28 Mei 2025.

Seminar ini mengusung tema “Reinventing Ekonomi Maluku dalam Maluku Integrated Port” yaitu melakukan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi melalui pelabuhan terintegrasi Maluku Integrated Port yang akan menjadi pusat konektivitas, logistik dan aktivitas ekonomi di Maluku.

Di kesempatan ini, Wakil Gubernur menyampaikan arah baru pembangunan ekonomi Maluku melalui mega proyek strategis bernama Maluku Integrated Port. Proyek ini merupakan kelanjutan dari program Ambon New Port yang di inisiasi pada periode pemerintahan sebelumnya. Namun, pemerintahan kali ini memutuskan untuk mengubah nama dan lokasi proyek agar lebih berdampak luas bagi seluruh wilayah Maluku.

“Ini adalah program yang di usung oleh pemerintahan sebelumnya. Namanya Ambon New Port. Lalu sebelum dilantik menjadi Gubernur, beliau memutuskan untuk dirubah namanya menjadi Maluku Integrated Port karena menurut beliau, nama ini terlalu Ambon. Nanti orang Kei, Seram dan seterusnya tidak merasa memiliki pelabuhan ini, maka beliau merubahnya dengan penataan Maluku Integrated Port,” katanya.

Selain itu, Wakil Gubernur menjelaskan rencana pemindahan lokasi proyek pembangunan Maluku Integrated Port ke Waisarissa, Kabupaten SBB bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Ambon. Pelabuhan ini dirancang sebagai pusat logistik modern yang mencakup fasilitas perikanan, peti kemas, ekspor-impor dan pergudangan raksasa dengan menargetkan kawasan tersebut mencakup lahan seluas sekitar 500 hektar.

“Artinya apa, selain nama ini bisa diterima dan merasa dimiliki oleh 11 kabupaten kota. Dari yang awalnya direncanakan di Pulau Ambon, beliau menginginkan untuk mengalami pergeseran ke Pulau Seram. Alasannya adalah harus ada persebaran dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, juga memisahkan orang-orang sebagian dari Kota Ambon ini kesana juga,” jelasnya.

Dalam paparannya, Wakil Gubernur juga mengutip hasil studi Bank Dunia yang menyebut bahwa jika proyek ini terealisasi, biaya transportasi barang ke Maluku bisa turun hingga 30 persen. Penurunan ini disebabkan oleh efisiensi rantai pasok, terutama dengan dipindahkannya pusat distribusi langsung ke Maluku, bukan lagi melalui gudang-gudang di Surabaya.

“Maluku Integrated Port itu sudah dihitung oleh Bank Dunia bahwa jika terjadi, jika dilaksanakan, jika dituntaskan, jika di eksekusi, akan mengalami penurunan harga transportasi diperkirakan sekitar 30 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyebut bila distribusi antar wilayah di Maluku akan menggunakan armada Kapal Roro yang telah dilengkapi dengan peralatan bongkar muat sendiri, sehingga menekan biaya investasi infrastruktur pelabuhan di daerah.

“Harga gudang di Surabaya itu dengan pajak yang mahal sekian lama sekian bulan baru dikirimkan ke Maluku, beban biaya itu dibebankan kepada biaya transportasi yang kita harus bayar di Maluku,” lanjutnya.

Proyek ini juga diharapkan, kata Wakil Gubernur, dapat menjadi pusat distribusi regional untuk kawasan timur Indonesia, bahkan membuka peluang ekspansi logistik hingga ke Papua bahkan Papua New Guinea.

“Jika ini bisa terealisasi, maka dipastikan wilayah Papua, Papua Barat bahkan kemungkinan saja besok itu Papua New Gini, itu tidak perlu lagi mengambil barang di Surabaya karena sudah kita potong, tidak perlu lagi ke Surabaya,” harapnya.

Seminar ini dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Erawan Asikin, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku Muhammad Malawat, civitas akademika Universitas Pattimura, para dekan, dosen, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta tokoh-tokoh muda Maluku yang turut memberi perhatian terhadap pembangunan daerah berbasis pemerataan ekonomi dan infrastruktur.