Rakor Bapenda, Gubernur Maluku Tekankan Pentingnya Kemandirian Fiskal untuk Pembangunan Berkelanjutan

AMBON- Pemerintah Daerah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Daerah se-Provinsi Maluku dengan mengusung tema “Strategi dan sinergi dalam era baru pengelolaan pendapatan asli daerah”.

Rakor yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Kota Ambon, Rabu (13/8/25) itu dihadiri Gubernur Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Sekda, Kabinda Maluku, serta para pejabat utama daerah, pimpinan instansi vertikal, dan para Kepala Bapenda se-Maluku.

Di kesempatan itu, Gubernur menekankan pentingnya kemandirian fiskal untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, fakta menunjukkan bahwa Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat

Menurutnya, Maluku yang kaya akan sumber daya alam dan potensi maritim besar serta keragaman budaya dan sosial belum sepenuhnya mampu mengkonversi potensi tersebut menjadi kekuatan fiskal yang maksimal.

“Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pola ketergantungan seperti ini jelas tidak lagi memadai ditengah dinamika ekonomi global, tekanan fiskal nasional, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi,” kata Gubernur.

Sebab itu Gubernur pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dan merumuskan strategi inovatif, lebih progresif dan responsif.

“Kita perlu merumuskan strategi yang mampu menjawab tantangan global dan lokal. Digitalisasi sistem pemungutan, penerapan teknologi big data, integrasi pelayanan perizinan dan pajak secara online merupakan suatu keharusan,” tegasnya.

Melalui sinergitas yang kuat antara pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Gubernur harapkan target pendapatan daerah Provinsi Maluku dapat tercapai, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, kita akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif serta pemerataan layanan dasar di seluruh wilayah Kepulauan Maluku menuju visi Maluku Emas 2045,” harap Gubernur

Diketahui, kegiatan Rakor itu juga dihadiri Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu RI.

Keduanya berkesempatan memberi paparan guna memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah di Maluku. (**)