Sekda Buka Forum RKPD Provmal 2027

AMBON-Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, membuka secara resmi forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027 di Hotel Zest, Kamis, 12 Februari 2026.

Forum ini dihadiri Wakil Ketua DPRD, Azis Sangkala, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djalaludin Salampessy, Kepala Bappeda Anton Lailossa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Maluku, M. Armyn Syarif Latuconsina dan lainnya.

Gubernur Hendrik Lewerissa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda mengatakan, forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2027 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Menurutnya, tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025–2029 dengan visi “Transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2025″.

“Visi ini menuntut kita berpikir jauh ke depan. Kita tidak sedang membangun dalam periode 5 tahun ini saja, tetapi kita sedang membangun fondasi bagi Maluku dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan,” katanya.

Sebab, lanjut Gubernur, saat ini ekonomi Maluku terus mengalami pertumbuhan, penduduk miskin makin berkurang, kualitas manusia Maluku juga terus meningkat, semua ini ditandai dengan capaian indikator makro Provinsi Maluku yang terus membaik.

“Pada triwulan IV tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh di atas rata-rata nasional sebesar 5,44 persen (nasional: 5,39 persen). Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 15,78 persen di tahun 2024 menjadi 15,25 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2025 mencapai 74,09, meningkat 0,69 poin dibanding capaian tahun sebelumnya,” lanjutnya.

Gubernur juga menjelaskan, capaian yang telah diperoleh di tahun 2025 akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2026 dan 2027 nantinya.

Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan tegas Gubernur, yaitu pertama, perencanaan pembangunan tahun 2027 harus tetap memperhatikan peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi, pengembangan SDM dan konektivitas.

Kedua, dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah yang semakin berkurang, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program harus lebih efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Ketiga, pimpinan perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan meningkatkan sinergitas program daerah dengan program nasional.

Keempat, ciptakan dan tingkatkan inovasi dan kelima, membangun kemitraan dengan BUMN/BUMD dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Forum ini, lanjut Gubernur, bukan sekadar rutinitas teknokratis, melainkan bagian dari ikhtiar besar kita membangun Maluku secara bersama, transparan dan inklusif. Karena patut kita sadari, pembangunan sejati hanya bisa terwujud ketika seluruh elemen masyarakat terlibat dalam prosesnya.

“Pembangunan tidak berjalan secara parsial atau sektoral. Diperlukan sinergi antar level pemerintah, antar perangkat daerah, kolaborasi lintas sektor serta kemitraan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak peserta untuk menjadikan forum konsultasi publik ini sebagai ruang dialog yang terbuka dan produktif demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Inilah ruang demokrasi pembangunan daerah, forum membangun kesatuan visi dan komitmen untuk Maluku yang lebih baik.

“Forum ini merupakan kesempatan strategis untuk menyampaikan gagasan, masukan dan saran konstruktif untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2027, agar kebijakan dan program yang disusun benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan nyata masyarakat Maluku,” ajaknya.

Sebagai informasi, tujuan dilaksanakannya forum ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan RKPD Maluku Tahun 2027 melalui sesi diskusi.

Kemudian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djalaludin Salampessy memandu forum konsultasi publik rancangan awal RKPD dengan Wakil Ketua DPRD Azis Sangkala, Kepala Bappeda Anton Lailossa, perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil dan perwakilan BPS sebagai narasumber.