Lantik 22 Pejabat Eselon II, Gubernur Maluku Tegaskan Jangan Ada Ego Sektoral Dalam Pemerintahan

AMBON- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, resmi melantik 22 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan struktur birokrasi dalam masa kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 494/495 tertanggal 19 Februari 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar meninggalkan pola kerja sektoral yang menghambat efektivitas pemerintahan.

“Jangan ada lagi ego sektoral dalam pemerintahan. Kita harus saling membantu, saling mendukung, dan membangun kerja sama lintas sektor,” tegasnya.

Menurut Gubernur, kompleksitas persoalan pembangunan di Maluku tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Sinergi antarlembaga, baik di internal Pemprov maupun dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat, menjadi kunci percepatan pembangunan yang tepat sasaran.

Ia mengingatkan, jabatan yang kini diemban bukanlah simbol prestise, melainkan amanah yang harus dijawab dengan integritas dan kinerja nyata.

“Jabatan bukan semata kebanggaan, tetapi ruang pengabdian kepada masyarakat melalui kerja nyata,” ujarnya.

Gubernur juga meminta seluruh pejabat segera melakukan konsolidasi internal di organisasi perangkat daerah masing-masing. Penguatan komunikasi lintas sektor serta kepemimpinan yang responsif terhadap persoalan publik dinilai sangat penting dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Jadilah pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi menggerakkan. Tidak hanya menunggu laporan, tetapi hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya berbicara, tetapi mengeksekusi permasalahan,” pesannya.

Gubernur memastikan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala. Pemerintah, sebut Gubernur, tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan wewenang.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur turut menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Maluku yang menjalankannya. Ia berharap momentum Ramadan menjadi penguat integritas, disiplin, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Daftar 22 Pejabat yang Dilantik:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: Faradillah Attamimi
2. Asisten Administrasi Umum: Dominggus Nicodemus Kaya
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM: Yahya Kotta
4. Sekretaris DPRD: Farhatun Rabiah Samal
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah: Djalaludin Salampessy
6. Kepala Badan Pengelola Perbatasan: Abdulrachim Maruapey
7. Kepala Dinas Perhubungan: Semuel Estefanus Huwae
8. Kepala Dinas Sosial: Raden Affandy Z. Hassannusi
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan: Ina Wati Tahir
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika: Titus Fransiscus L. Renwarin
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Husen
12. Kepala Dinas Pariwisata: Melkias Mozes Lohy
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Yelvi Yana Tikupasang
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Achmad Jais Ely
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sarlota Singerin
16. Kepala Dinas Kesehatan: dr. Elna Sitourisme Anakotta
17. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM: Suriyanti Anwar
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja: Mohammad Malawat
19. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat: Faizal Ahmad
20. Kepala Biro Hukum: Rosa Yuliana Imoliana
21. Kepala Biro Administrasi Pembangunan: Roy Jerico Mongie
22. Direktur RSUD dr. M. Haulussy: dr. Winny N. Leiwakabessy

Selain itu, terdapat tiga pejabat yang tetap pada jabatan sebelumnya namun turut dilantik, yakni:

23. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Hadi Sulaiman
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Roy Corneles Syauta
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga: Sandy Alexander Wattimena

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum pembenahan birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik di Provinsi Maluku. (**)