Perjuangkan Nasib Hunian Warga Maluku Terwujud, Gubernur Serahkan BSPS di Hative Kecil

AMBON – Komitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat terus diwujudkan Pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi menghadiri serah terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 yang dipusatkan di Negeri Hative Kecil, Ambon, Selasa (03/03/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD terkait, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku, Raja Negeri Hative Kecil, serta masyarakat penerima manfaat BSPS.

Dalam wawancara usai kegiatan, Gubernur menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perumahan rakyat.

“Tahun ini sudah banyak rumah yang dibangun,” ungkapnya.

Pada tahun 2026, Provinsi Maluku memperoleh alokasi hampir 3.000 unit rumah, tepatnya 2.998 unit yang mendapatkan fasilitas BSPS. “Ini adalah komitmen nyata kami untuk rakyat Maluku,” ujar Lewerissa optimistis.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Maluku. Menurutnya, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bersama DPR RI dan DPRD memiliki semangat yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

Gubernur menekankan bahwa upaya memperoleh dukungan yang lebih besar dari Pemerintah Pusat harus dilakukan secara serius dan berbasis data akurat.

“Kuncinya adalah data. Kita harus memastikan data yang kita ajukan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat Maluku. Dengan usulan berbasis data yang valid, perhatian Pemerintah Pusat akan semakin kuat,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan tantangan geografis Maluku yang menyebabkan tingginya harga bahan konstruksi dibandingkan daerah lain. Untuk itu, pihaknya telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penyesuaian nominal bantuan.

“Tingkat kemahalan bahan di sini tinggi. Kami meminta agar besaran bantuan dapat ditambah. Pemerintah Pusat harus melihat Maluku dengan realitas daerah, bukan dengan kacamata Jakarta,” tandasnya.

Mengakhiri pernyataannya, Gubernur berpesan kepada masyarakat penerima manfaat agar merawat rumah yang telah dibangun dan secara bertahap meningkatkan kualitas hunian apabila memiliki kemampuan finansial di kemudian hari.

“Bantuan ini memang terbatas, tetapi kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mohon dukungan dan doa agar program ini terus berjalan demi kepentingan masyarakat dan par Maluku pung bae,” tutupnya. (**)