PASCA GEMPA 7,5 SR GONCANG MBD DAN KKT, GUBERNUR PERINTAHKAN TANGGAP DARURAT

AMBON- Sebagai langkah cepat penanganan tanggap darurat, Gubernur Maluku Murad Ismail menginstruksikan untuk segera menyerahkan sejumlah bantuan logistik terhadap korban bencana gempa bumi berkekuatan 7.5 SR di wilayah pantai utara Maluku Barat Daya (MBD).

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Meikyal Pontoh, pada Selasa (10/1/2023) pukul 16.00 WIT, melepas secara langsung bantuan yang dikirim menggunakan KM Sabuk Nusantara 72 di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Paket bantuan dari Pemprov Maluku ke kabupaten MBD dan KKT masing-masing, berupa beras 2 ton, tenda gulung merah 20 lembar, tenda keluarga 2 unit, Kasur merah 10 lembar, matras 576 lembar, peralatan dapur keluarga 20 paket, food ware 20 paket, family kit 30 paket, kids ware 30, selimut merah 20 lembar, sandang dewasa 50 paket, sandang bayi 100 paket, pembalut Wanita 50 paket, serta obat-obatan pelayanan dasar, yang nantinya akan diserahkan kepada korban bencana gempa.

Meikyal Pontoh mengatakan, tindaklanjut dari kejadian bencana ini langsung diinstruksikan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, agar menindaklanjutinya dengan laporan situasi tanggap darurat.

“Jadi begitu SK tanggap darurat ditetapkan kita langsung bergerak, dan proses pengiriman dimulai sekarang, dengan penyaluran bantuan ke 2 kabupaten yang sangat terdampak akibat gempa tersebut, yakni ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan ke Maluku Barat Daya jam 8 Malam. Dengan mengutamakan 2 OPD yang bergerak yakni dinas sosial dan bantuan dikawal oleh BPBD, mulai dari proses penyerahan sampai ke kabupaten bahkan sampai wilayah terdampak,” jelas Pontoh.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Ismail Usemahu. Ia menyampaikan, dampak dari gempa dini hari terasa di seluruh kabupaten kota, namun ada dua kabupaten yang sangat terasa dampaknya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Sesuai instruksi gubernur, kita harus merespon cepat dan telah dilakukan koordinasi dengan opd terkait, yang mana paling penting saat ini ialah SK penetapan darurat akibat bencana oleh bupati dan gbernur dimana telah masuk proses penandatanganan,” ungkap Usemahu.
Sementara terkait dengan kerusakan rumah, sarana prasarana umum, kata Usemahu, telah dikoordinasikan untuk mendapatkan informasi detailnya namun sampai saat ini telah terdata kerusakan permukiman pada KKT ada 80 unit yang rusak ringan, 40 unit rusak sedang, dan 8 unit rusak berat, sedangkan di Kabupaten MBD  23 unit rumah rusak ringan, rusak sedang tidak ada, dan 9 unit rusak berat. (**)