BPOM-Pemprov Maluku Sinergi Program Membagun Kejayaan Jalur Rempah

AMBON- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bersama Pemerintah Provinsi Maluku sinergi program Membangun Kejayaan Jalur Rempah Indonesia melalui hilirisasi produk obat dan makanan di Provinsi Maluku yang melibatkan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Sebagai wujud keberpihakan terhadap UMK di wilayah Maluku, BPOM bersama Pemerintah Provinsi Maluku menggelar kegiatan “Membangun Kejayaan Baru Jalur Rempah Indonesia” pada Jumat (10/02/2023) di Lantai V Hotel Santika,Ambon.

Kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi dan tindak lanjut kerja sama antara BPOM, Komunitas Empu, dan Yayasan Benih Baik dalam peningkatan keamanan dan mutu produk jamu serta dukungan asosiasi industri Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia dan industri pangan olahan yang berkomitmen sebagai Orang Tua Angkat (OTA) bagi UMK Pangan Olahan di Maluku.

Kepala BPOM RI Penny K. Lukito dalam sambutanya mengatakan, sinergi dilakukan guna pengembangan potensi kekayaan tempah di Wilayah Timur Indonesia untuk pangan olahan dan obat bahan alam Indonesia.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam momen ini mencakup Focus Group Discussion (FGD) Sinergisme dalam Pengembangan Potensi Kekayaan Rempah di Wilayah Timur untuk Pangan Olahan dan Obat Bahan Alam Indonesia, pendampingan kepada 50 (lima puluh) pelaku usaha jamu gendong, pendampingan kepada 20 (dua puluh) UMK pangan olahan, khususnya olahan rempah dan sagu, Desk Regulatory Assistance dalam rangka Pelayanan Prima Percepatan Perizinan, dukungan ekspor dan hilirisasi hasil riset/inovasi, serta pameran produk pangan dan obat tradisional produksi UMK di Provinsi Maluku.

“Peningkatan permintaan maupun minat masyarakat terhadap jamu serta pangan olahan berbahan rempah dan sagu harus dikawal dengan memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat/gizi, dan mutu produk, sehingga kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata komitmen BPOM untuk membangun kembali kejayaan rempah Indonesia di Maluku dan mendorong inovasi olahannya,” terang Lukito.

Terhadap pengembangan UMK, pihaknya, jelas Lukito telah menggulirkan berbagai program pendampingan, asistensi, serta kemudahan registrasi, baik berupa keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bantuan pengujian, maupun fasilitasi hilirisasi riset/inovasi pangan olahan dan jamu. Namun demikian, seringkali permasalahan UMK lebih kompleks dan membutuhkan intervensi komprehensif, sehingga kolaborasi program dari pemangku kepentingan lain, seperti lintas sektor, pemerintah daerah, maupun industri pangan olahan dan jamu sebagai OTA menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Masih terkait dengan rempah, Lukito menambahkan, salah satu program besar Pemerintah Indonesia yang digagas adalah Indonesia Spice Up the World, dimana program ini bertujuan agar kuliner Indonesia mampu berpenetrasi di pasar mancanegara, sehingga bumbu-bumbu asli Indonesia merajai dunia.

“Wilayah Maluku yang terkenal dengan pala, terutama Pala Banda yang bersertifikat Indikasi Geografis, kayumanis, dan cengkeh menjadi potensial untuk didorong melakukan ekspor rempah dan olahannya.
Oleh karena itu, BPOM membuka kesempatan pendampingan UMK melalui desk regulatory assistance pada kesempatan hari ini. BPOM juga memberikan kesempatan UMK pangan olahan berdiskusi langsung secara daring dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sydney dan ITPC Johanesburg terkait akses informasi peluang ekspor ke Australia dan Afrika Selatan,” tandas Lukito.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie Sekda mengatakan, Provinsi Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia yang telah dikenal mancanegara sejak lama. Di samping sebagai penghasil rempah, kepulauan di wilayah Maluku juga banyak ditumbuhi tanaman khas daerah Indonesia Timur. UMK di Provinsi Maluku pun telah bertumbuh dengan banyak memproduksi pangan olahan dan obat tradisional dengan bahan baku lokal yang khas.

“Potensi ini, merupakan tumpuan pemerintah daerah yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja di wilayah Maluku,” ungkap Sekda.

Untuk itu, Sekda meminta seluruh pimpinan OPD, para peneliti dan akademisi, pelaku usaha dan UMKM serta seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk bersinergi dan berkolaborasi mendukung program BPOM tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito bersama Sekda Sadali Ie turut menyaksikan penandatanganan komitmen OTA bagi UMK Pangan dan Obat Tradisional di Maluku dan menyerahkan secara langsung kepada pelaku UMK di Maluku berupa Nomor Izin Edar untuk produk obat tradisional dan pangan olahan, sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahap I dan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB); serta sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).

Penyerahan berbagai sertifikat serta rangkaian kegiatan pendampingan UMK, termasuk penggalangan komitmen pendampingan dari OTA pangan olahan dan jamu pada hari ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha untuk berinovasi dan konsisten memproduksi produk olahan rempah yang berkualitas. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)