PERINGKAT 5 NASIONAL, MENDAGRI APRESIASI PERTUMBUHAN EKONOMI MALUKU

AMBON- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, secara nasional, Provinsi Maluku berada di peringkat kelima, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Triwulan III tahun 2023 yaitu 5,69 persen.

Atas capaian tersebut, Mendagri memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku yang melebihi angka nasional 4,94 persen.

“Ekonomi Maluku tumbuh hingga 5,69 persen, ini menempatkan Provinsi Maluku menduduki peringkat kelima,” ungkap Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024 yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/1/2024).

Menurut Mendagri, angka 5,69 persen itu menunjukkan adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

Sementara itu terkait inflasi, Mendagri menjelaskan, posisi Indonesia berada pada urutan ke-53 terendah dari 186 negara di dunia. Di negara G20, inflasi kita masuk peringkat tujuh yang terendah. Sementara di level negara ASEAN, inflasi Indonesia menempati peringkat ke 4 terendah dari 11 negara.

“Inflasi tahun ke tahun kita pada bulan Desember 2023 yakni di angka 2,61%. Inflasi kita relatif terjaga, namun jangan sampai terlena karena trend bulan ke bulannya ada peningkatan sehingga perlu ada langkah-langkah yang diambil,” tegas Mendagri.

Ia mejelaskan, inflasi masing-masing daerah semua tidak sama. Untuk Provinsi Maluku, berada di angka 2,81% (Data BPS 2 Jauari 2024), Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya, misalnya Maluku Utara inflasinya 4,41% jauh lebih tinggi dari angka nasional 2,61%.

“Intinya di Maluku inflasi relatif lebih stabil. Terkendali,” ungkap Mendagri.

Kendati demikian, sebut Mendagri, ada daerah yang masuk kategori kuadran I (3 kali berturut-turut mengalami kenaikan inflasi di atas 3%).

“Ini berarti kan tidak kerja. Ini akan kita evaluasi dan umumkan. sehingga publik tahu siapa bekerja dan siapa yang tidak bekerja,” tegas Mendagri.

Untuk itu, Mendagri mengajak daerah-daerah dengan kondisi inflasi tinggi agar segera melakukan langkah pengedalian. Mereka juga diarahkan untuk bekerjasama dengan BPS untuk mencari sumber masalah serta solusinya. Komuditas apa penyumbang inflasi.

Sebelumnya Gubernur Maluku Murad Ismail pada kesempatan itu melaporkan terkait perkembangan pembangunan daerah Maluku, yang didalamnya dijelaskan terkait Kondisi Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi.

Untuk pengendalian inflasi,
langkah penanganan antara lain gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi oengendalian inflasi, melakukan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar rradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di pasar Mardika, rapat koordinasi pengendalian inflasi, dan melakukan kerjasama antar daerah.

“Selain itu, untuk tingkat pengangguran terbuka menurun, menjadi 6,31% pada bulan Agustsu 2023, Tingkat kemiskinan turun 1,57% pada bulan Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62% pada 2022 turun menjadi 2,59%. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 menjadi 72,75 pada tahun 2023,” jelas gubernur.

Untuk Capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2023 yakni Rp. 3,039,622,420,806,02 (96,64%) dan capaian realisasi belanja daerah tahun 2023 Rp. 2,957,860,665,142.66 (93,60%).

Selain capaian di atas, gubernur menjelaskan prevalensi stunting juga mengalami penurunan yang signifikan dari 34,02% di tahun 2018, turun menjadi 26,1% di tahun 2022 menjadi 26,1% sesuai hasil SSGI tahun 2022, yang tidak terlepas dari peran duta parenting Maluku, dan para Ina Parenting/Mama Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku.

“Percepatan penurunan stunting didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah seperti, bantuan tablet tambah darah, kube stunting, makanan tambahan serba ikan, bantuan ke BUMDES, konseling dan pemberian makananan tambahan ke anak dan bayi, rapat koordinasi dan monev stunting, serta masih banyak lagi,” tandas gubernur.

Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, gubernur menjelaskan hal yang dilakukan oleh Pemprov Maluku yakni pengurangan beban melalui program perlindungan sosial dan beasiswa masyarakat niskin, pemberdayaan ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui dukungan sarana prasarana air bersih, listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau.

Gubernur pada kesempatan itu juga menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024, dimana besaran Hibah KPU sebesar Rp.178.575.843.200 dan untuk Bawaslu sebesar Rp.85.304.082.000.

Pertemuan diikuti Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Sekda Maluku, Bupati/Walikota se Maluku, Sejumlah pejabat Kemendagri RI, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPU dan Bawaslu kabupaten/kota se Maluku.( BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)