Desa Mandiri Meningkat, Desa Tertinggal di Maluku Menurun

AMBON – Pada periode awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2019, jumlah desa mandiri di Provinsi Maluku hanya 10 desa. Tapi pada awal 2024 jumlah desa mandiri telah mencapai 82 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Hal ini kemudian berdampak terhadap menurunnya desa tertinggal dan sangat tertinggal di Maluku yang mengalami penurunan pada setiap periodenya dan tersisa hanya 4 desa tertinggal.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Tahun 2024 di Hotel Grand Avira, Ambon, Senin (18/3/2024).

Gubernur menegaskan, membangun desa tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan kebudayaan, tetapi juga terkait penguatan kelembagaan pemerintahan desa, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dalam implementasi program tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tapi juga mendorong usaha ekonomi desa disertai peningkatan kapasitas masyarakat dalam arti luas.

“Demikian pula dalam hal penguatan kelembagaan pemerintahan desa, menurut dia, diperlukan juga penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam hal tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pemerintahan desa termasuk pengelolaan dana desa yang efesien dan efektif,” ujar gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Sehubungan dengan upaya tersebut, kata gubernur, perencanaan pembangunan di tahun 2025, adalah tahapan strategis yang mana merupakan perencanaan jangka panjang yang baru tahun 2025-2045 menuju Indonesia Emas, dimana telah ditargetkan sampai dengan tahun 2045 seluruh desa di Provinsi Maluku dapat menjadi desa yang mandiri.

“Kedepannya kita akan melakukan evaluasi secara bersama terhadap desa-desa yang telah ditetapkan serta merencanakan desa lokus prioritas,” imbuh gubernur.

Untuk itu, gubernur berharap, forum OPD dapat melahirkan konsep pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi, dan hendaknya menghasilkan kesepakatan penting dan strategis dalam bentuk rekomendasi sebagai kontribusi kita dalam memandirikan desa sesuai tema Forum OPD tahun ini “Bergerak Bersama Menuju Desa Mandiri untuk Maluku Sejahtera” .

Unntuk diketahui hadir dalam acara tersebut, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailossa, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Maluku. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)