IKUTI RAKOR BERSAMA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS, SEKDA SADALI IE SAMPAIKAN KEBERHASILAN DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI MALUKU

Jakarta- Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI bertempat di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Rakor dihadiri seluruh Gubernur dan Pejabat Gubernur se-Indonesia dan pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian PPN/Bappenas.
Rakorgub ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat keselarasan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025, dan memperkuat fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025.

Selain menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan Rakorgub juga menjadi solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar yaitu kemiskinan, stunting, dan pelayanan serta infrastruktur dasar.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam paparan yang disampaikan Sekda dalam Rakorgub tersebut menyampaikan, permasalahan kemiskinan yang dihadapi Maluku, yakni aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang terbatas, dimana secara geografis maluku merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 1.340 pulau dengan luas wilayah laut 92,4 persen dan wilayah darat 7,6 persen, akses terhadap permodalan rendah serta kesempatan kerja dengan pendapatan layak terbatas.

Sementara untuk mengatasi permasalahan tersebut, terang Sekda, Pemerintah Provinsi Maluku dihadapkan dengan beberapa tantangan yaitu kemampuan fiskal daerah yang rendah, minimnya investasi yang menyerap tenaga kerja lokal dengan upah yang layak, serta akurasi intervensi program perlindungan sosial masih rendah.

Kendati demikian, jelas Sekda, upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah melalui strategi penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan melalui pengurangan beban masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan berbagai program, antara lain, program kartu Maluku Cerdas dan beasiswa untuk siswa miskin, program kartu Maluku sehat dan potong pele stunting, program rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial, program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro, program pangan lokal, program bantuan alat pertanian dan perikanan, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin & tidak mampu (kerjasama dengan lembaga non pemerintah), program penyediaan air bersih dan sanitasi; dan program pembangunan sarana prasarana dasar di kantong-kantong kemiskinan.

Melalui berbagai kebijakan dan program yang dilakukan tersebut, jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku mengalami penurunan sejak periode 2019 sampai dengan 2023. Terhitung pada Maret 2019 sebanyak 317.690 jiwa atau 17,69%, turun menjadi 301.610 jiwa atau 16,42 % pada maret 2023.

“Kita patut bersyukur, sekalipun terdapat banyak tantangan diantaranya, gempa bumi pada september 2019 dengan penanganan pengungsi selama hampir 1 tahun akibat gempa susulan, pandemi covid dan krisis global yang memicu inflasi, namun upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Maluku menurun,” ungkap Sekda.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga meminta dukungan pemerintah pusat melalui beberapa kebijakan afirmatif yang nantinya diusulkan Maluku untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. Pertama, meninjau kembali kebijakan fiskal terhadap daerah dengan presentase penduduk miskin yang relatif tinggi terutama dalam perhitungan DAU, dana bagi hasil dan transfer afirmatif lainnya.

Kedua, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas diantaranya dengan menyelesaikan pembangunan trans Maluku; dan ketiga, mempercepat pembangunan fasilitas-fasilitas dasar yang merupakan prasyarat minimal untuk masuknya investasi.
“Pada tahun 2025 pemerintah pusat menargetkan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku berada pada kisaran 13,01 – 13,51 %, hal ini tidak mudah karena harus turun sebesar kurang lebih 3% dari kondisi saat ini. Kondisi ini dapat tercapai dengan dukungan pemerintah pusat melalui beberapa kebijakan afirmatif,”tandas Sekda. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)