PJ. GUBERNUR MALUKU PIMPIN RAKOR PELAKSANAAN POLIO SERENTAK, PROGRAM TB, INFLASI DAN SRTRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

AMBON- Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Polio Serentak, Program Tuberculosis (TB), pengendalian inflasi dan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bertempat di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (19/7/2024).

Rakor dipimpin langsung Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dan dihadiri Plh. Sekda Maluku, Plt Asisten II Setda Maluku dan seluruh pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku serta pemkab kabupaten/kota se-Maluku.

Pj. Gubernur dalam arahannya menyampaikan, pada tahun 2024 Indonesia mengalami kejadian luar biasa polio, yang menyebabkan kelumpuhan pada penderita umumnya adalah anak-anak. Pemerintah menyikapi kondisi ini dengan melakukan pekan imunisasi nasional (PIN) tahap 1 yang dikhususkan pada 6 provinsi di Papua dan tahap ke 2 pada provinsi lainnya termasuk Provinsi Maluku, yang direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 22 – 23 juli 2024.

“Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan imunisasi di Maluku telah dilakukan distribusi vaksin ke kabupaten/kota, untuk itu diharapkan perhatian penuh pemerintah kabupaten/kota secara khusus dinas kesehatan guna mengawal pelasanaan agenda nasional dimaksud, “imbaunya.

Permasalahan kesehatan lainnya, sebut Pj GUbernur, yang menjadi fokus baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni tingginya lonjakan penemuan kasus tuberkulosis (TB) disertai masih rendahnya penanganan pasien TB resisten obat di Provinsi Maluku, maka langkah penanganan secara sistematis yang diupayakan oleh pemerintah provinsi adalah melalui pembentukan tim dan penyusunan rencana aksi daerah penanganan TB.

Terkait inflasi, Pj. Gubernur menyampaikan, pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year di Provinsi Maluku sebesar 3,63% dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 107,78.

Lebih jauh dijelaskan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 4,49% dengan IHK sebesar 109,10 dan terendah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 2,36% dengan IHK sebesar 105,57, sedangkan tingkat inflasi month to month Provinsi Maluku bulan Juni 2024 sebesar 1,33% dan tingkat inflasi year to date sebesar 2,03%.

“Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah senantiasa berupaya mengendalikan inflasi guna mencegah dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak stabilnya harga barang sehingga menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat, “ujarnya.

Terkait persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku pada Maret tahun 2024 sebesar 16,05%, mengalami penurunan sebesar 0,37 persen dari Maret tahun 2023 sebesar 16,42 persen, dan pada Maret tahun 2024 garis kemiskinan Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp.713.503,- perkapita / bulan. Sedangkan pada Maret 2023 garis kemiskinan Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp.684.020,- perkapita / bulan.
“Kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku pada tahun 2023 sebesar 47.670 jiwa atau 2,59 persen, dan untuk beberapa kabuapten/kota yang tingkat kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi antara lain kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 5,42 persen, kabuapten Kepulauan Aru sebesar 5,15 persen dan Kabupaten Buru 4,24 persen, “terangnya.

Sementara itu, secara nasional target penurunan kemiskinan ekstrem adalah 0 (nol) persen di tahun 2024.

“Bupati, Bupati dan Pj. Walikota serta seluruh OPD terkait pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat merumuskan langkah – langkah kongkrit yang berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku, agar target yang di tetapkan oleh pemerintah pusat dapat tercapai, “pungkasnya. (BIRO ADMINISRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)