PJ. GUBERNUR SADALI LAUNCHING PENGAWASAN PILKADA SERENTAK 2024 DI PROVINSI MALUKU

AMBON- Pj. Gubernur Maluku, Sadali Ie, melaunching Pengawasan Pilkada Serentak di Lapangan Merdeka, Selasa, 23 Juli 2024, yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Maluku.

Launching ditandai dengan penekanan tombol layar secara bersamaan antara Pj. Gubernur dan Ketua Bawaslu Maluku, Subair, pembacaan deklarasi dan penandatanganan deklarasi damai oleh Pj. Gubernur, Ketua Bawaslu Maluku, Subair, perwakilan Forkopimda Maluku/partai politik.

Pj. Gubernur Maluku mengatakan, masyarakat sudah terbiasa dengan perhelatan pemilu dan telah mengalami proses ini sebelumnya. Dia meyakini bila pemilu adalah bagian yang telah diterima dan dilakukan oleh masyarakat secara berulang.

“Perhelatan pemilu bukanlah hal baru bagi masyarakat Maluku. Kita telah melaksanakannya berulang kali, bahkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pileg baru saja kita lewati dengan aman dan damai. Itu pertanda baik, sekaligus mengisyaratkan bahwa masyarakat Maluku makin matang dalam berpolitik,” katanya.

Menurut Sadali, kesiapan yang baik dalam menyelenggarakan pilkada tahun ini sangatlah penting. Fokusnya adalah pada kematangan masyarakat dalam melaksanakan hak politik dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan persiapan yang matang dari berbagai pihak terkait termasuk KPU, Bawaslu, TNI/Polri, partai politik, pemda, calon kandidat, tim sukses, dan masyarakat pemilih.

“Kami berharap, KPU dan Bawaslu terus belajar dari pengalaman pilkada yang lalu. Tak dapat kita pungkiri bahwa di masa lalu masih menyisakan sejumlah catatan kritis. Apakah itu soal distribusi logistik, data pemilih, kampanye hitam, money politik sampai dengan ujaran kebencian, hoax, ajakan golput, politik sara dan yang lainnya,” harapnya.

Sebab, lanjut Sadali, sebagai penyelenggara independen, Bawaslu harus tetap mandiri dan bebas nilai dan tidak boleh diintervensi apalagi di intimidasi oleh pihak manapun. Mengingat, independensi Bawaslu menjadi pintu masuk bagi hadirnya kepemimpinan dengan legalitas kuat dan benar-benar berasal dari rakyat.

“Kami mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di lingkup pemda provinsi maupun kabupaten/kota agar menjaga netralitas diri. Jangan berpolitik praktis karena itu dilarang UU dan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dan yang terakhir kami berharap kepada jajaran kepolisian untuk mengawal dan menjamin keamanan seluruh tahapan pilkada yang aman dan damai. Ini adalah tanggung jawab bersama, mari kita kawal,” tutupnya. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)