PJ GUBERNUR MALUKU HADIRI PENYERAHAN DIPA DAN TKD 2025 OLEH PRESIDEN PRABOWO

JAKARTA- Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, menghadiri acara Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025 dari Presiden kepada kementerian, lembaga negara, dan kepala daerah. Adapun anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Dikutip dari laman https://www.rri.co.id/nasional, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah bertekad melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini dalam rangka melanjutkan upaya transformasi bangsa menuju menjadi negara maju, makmur, dan Indonesia Emas 2045.

“APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik,”imbaunya.
Kepala Negara pun meminta kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, melakukan peningkatan efesiensi belanja negara dan penghematan di semua bidang. Ia juga berharap seluruh pihak dapat mengurangi pemborosan belanja negara.
“Dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Sekali lagi saya tekankan hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran,”ujarnya.

Presiden menegaskan, dirinya bertekad untuk memerangi kebocoran anggaran negara di semua tingkat. Ia memastikan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap kebocoran anggaran dan belanja negara.

“Saya mohon semua unsur terutama pimpinan daerah ikut bersama pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros. Hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal hal yang tidak produktif ,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya.
“Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” pungkasnya. (**)