Ain ni Ain” Digaungkan Gubernur Lewerissa dalam Pembinaan Kamtibmas di Langgur

Langgur- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, menghadiri pertemuan stakeholder pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada Senin (12/5/2025) di Landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, filosofi hidup masyarakat Maluku Tenggara, “Ain ni Ain” (satu lihat satu, satu sayang satu, dan satu dukung satu), menjadi landasan utama Gubernur Lewerissa dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.

Mengawali sambutannya, Gubernur Lewerissa menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pertemuan tersebut. “Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut baik pertemuan ini sebagai upaya kita bersama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Maluku Tenggara,” ujarnya.

Gubernur Lewerissa menyoroti kompleksitas dinamika sosial saat ini, termasuk permasalahan minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta isu tapal batas yang berpotensi memicu konflik. Ia menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan kekeluargaan, agama, adat, dan budaya dalam menyelesaikan setiap permasalahan, sebelum mengambil langkah hukum.

“Warisan leluhur yang digambarkan dalam filosofi ‘Ain ni Ain’ mestinya dimaknai sebagai suatu ikatan persaudaraan keluarga yang sejati masyarakat Maluku Tenggara, yang secara turun temurun harus dijaga, dirawat, dan dipelihara di bumi Larvul Ngabal ini,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Lewerissa menekankan pentingnya stabilitas keamanan sebagai fondasi utama masuknya investasi ke Maluku, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Ia juga menegaskan pentingnya investasi yang etis dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dan transfer teknologi.

Di hadapan Kapolda Maluku dan jajaran Forkopimda yang hadir, Gubernur Lewerissa meminta tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum. Namun, ia juga menekankan bahwa pendekatan budaya dan kearifan lokal harus diutamakan dalam penyelesaian konflik. “Jika pendekatan budaya, kearifan lokal bisa digunakan sebagai instrumen dalam penyelesaian konflik, orang tidak harus diproses hukum. Tetapi jika tidak berhasil, tidak ada pilihan lain. Wibawa dan otoritas negara dan pemerintah harus ditegakkan,” tegasnya.

“Sebagai gubernur, beta mau bilang buat basudara samua, kalau kita mau Maluku maju, maka masing-masing kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan daerah ini,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, menyampaikan arahan dengan tema “Penguatan Wawasan Kebangsaan untuk Maluku Tenggara yang Berdaulat dan Bermartabat.”

Acara ini dihadiri oleh Kapolda Maluku, Ketua DPRD Maluku, Kabinda Maluku, Wakajati Maluku, Sekda Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Walikota dan Wakil Walikota Tual, Forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemkot Tual, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku