Menkes Pastikan RSUD Namlea Dilengkapi Diagnostik Canggih

NAMLEA – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, pada Kamis (17/7/2025), secara resmi meletakkan batu pertama (groundbreaking) Peningkatan Kelas RSUD Namlea di Pulau Buru. Momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda komitmen pemerintah pusat untuk menghadirkan akses kesehatan berkualitas, khususnya di wilayah kepulauan, dengan fokus pada penguatan diagnostik modern.

Dalam sambutannya, Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan RSUD Namlea yang baru akan dilengkapi dengan peralatan diagnostik canggih. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan tiga program quick win di bidang kesehatan dalam dua tahun. Program-program prioritas tersebut meliputi sekolah kesehatan gratis, pembukaan 66 RSUD tipe C, serta akselerasi eliminasi TBC.

“Dari 67 RSUD yang akan dibentuk, 32 akan dilakukan tahun ini, 34 unit akan dibangun tahun depan. RS Buru ini merupakan RS ke-21 yang sudah groundbreaking sejak Januari,” ujar Menkes.

Pemerintah, lanjut Menkes, akan berfokus pada penanganan lima penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia: stroke, jantung, kanker, ginjal, dan kematian ibu serta anak. Menkes menyoroti masalah diagnostik yang kerap terjadi akibat kurangnya alat canggih seperti CT Scan di daerah terpencil seperti Pulau Buru. Kondisi ini sering mengakibatkan keterlambatan dan ketidakakuratan diagnosis stroke. “Padahal, golden period untuk penanganan stroke hanya 2 jam,” tegasnya.

Sebagai solusi, RSUD Namlea yang baru akan dilengkapi dengan CT Scan dan cath lab untuk penanganan penyakit jantung. Menkes berharap fasilitas ini mampu mengatasi keterlambatan diagnosis. Namun, ia juga menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis spesialis yang kompeten untuk mengimbangi ketersediaan peralatan tersebut. Program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit utama, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menkes. Menurutnya, kunjungan ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan akses kesehatan hingga ke pelosok negeri.

Gubernur menjelaskan bahwa Maluku, sebagai provinsi kepulauan dengan 1.340 pulau dan 92,4% wilayahnya berupa lautan, menghadapi tantangan luar biasa dalam menyediakan layanan kesehatan bagi 1,9 juta penduduk yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Masalah aksesibilitas, konektivitas, demografi, dan geografi menjadi “isu klasik” yang menghambat kualitas kesehatan di wilayah kepulauan ini, termasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi karena minimnya akses.

“Terdapat 240 puskesmas dan 29 rumah sakit tersebar di 11 kabupaten/kota, 10 di antaranya berada di Pulau Ambon, hanya 2 rumah sakit kelas B, sisanya kelas C,” jelasnya.

Kesenjangan juga terlihat Kesenjangan juga terlihat pada jumlah dan sebaran dokter spesialis. Dari 206 dokter spesialis di Maluku, 109 di antaranya terkonsentrasi di Kota Ambon. “Dibutuhkan pemerataan distribusi dokter spesialis di 10 kabupaten/kota, peningkatan kesejahteraan dalam bentuk penambahan insentif agar dokter spesialis tertarik bertugas di 10 kabupaten/kota,” ungkap Gubernur.

Gubernur Lewerissa menambahkan, program quick win untuk peningkatan kualitas RSUD di Namlea akan diikuti oleh lima RSUD lain di Maluku pada tahun 2026. “Peningkatan kualitas layanan kesehatan harus didukung dengan penambahan alat kesehatan melalui program SIHREN, memastikan pembayaran klaim BPJS sesuai standar kelas rumah sakit,” imbuhnya.

Pada tahun 2024, cakupan rekam medik elektronik di Maluku sudah mencapai 78%, dengan target 90% terintegrasi dalam platform Satu Sehat. Tak hanya itu, Gubernur juga menekankan pentingnya pengembangan pelayanan telemedicine di 11 kabupaten/kota untuk mendekatkan akses. Inovasi lain adalah pelayanan rumah sakit bergerak yang direncanakan pada tahun 2026, bekerja sama dengan TNI AL, untuk menjangkau daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DPTK).

Prioritas lain termasuk peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, kualitas pelayanan, dan perluasan jangkauan kepesertaan JKN melalui Universal Health Coverage (UHC), yang dijadwalkan pada Juli 2025.

“Dengan peningkatan kelas RSUD ini, tentu akan membawa dampak positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan fasilitas modern dan tenaga medis yang semakin kompeten, RSUD Namlea diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan komprehensif,” tutup Gubernur, penuh optimisme.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku