WAGUB VANATH: PENANGANAN STUNTING HARUS JADI GERAKAN BERSAMA

Ambon — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Mitra Kerja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Maluku.

Kegiatan ini berlangsung di Zest Hotel Ambon pada Selasa (4/11), dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, Kepala BPS Provinsi Maluku, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Kepala Dinas/Badan Lingkup Pemprov Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal/ TNI/Polri, para mitra kerja/organisasi wanita/LSM/yang menangani percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.

Dalam arahannya, Wagub menekankan, bahwa isu stunting yang sebelumnya kurang mendapat perhatian kini menjadi sangat penting. Ia mencontohkan transformasi BKKBN dari badan menjadi Kementerian sebagai bukti bahwa penanganan stunting telah menjadi prioritas nasional.

“Dulu kita bicara soal angka kelahiran dan kematian, yang menjadi tanggung jawab BKKBN. Sekarang, stunting juga menjadi bagian dari tugas mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya isu ini,” ujar Wagub.

Wagub mengungkapkan bahwa angka stunting di Maluku masih tergolong tinggi. Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan, prevalensi stunting di Maluku pada tahun 2023 dan 2024 berada di angka 28,4 persen—jauh di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar 14 persen. Ia menyebut bahwa Maluku termasuk dalam 18 provinsi dengan angka stunting tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Angka stunting kita masih cukup tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa meskipun dirinya dan Gubernur Hendrik Leweirissa baru memimpin sejak Maret 2025, pihaknya berkomitmen untuk memasukkan program penanganan stunting ke dalam rencana kerja tahun 2026. Ia mengapresiasi kehadiran organisasi perempuan dari berbagai institusi yang turut mengambil peran aktif dalam penanganan stunting.
“Kita diperintahkan oleh negara melalui institusi masing-masing agar semua sektor berperan. Anak-anak kita harus tumbuh sehat dan produktif. Stunting bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal gizi, nutrisi, kebersihan lingkungan, dan masa depan bangsa,” tambahnya.
Wagub menutup arahannya dengan ajakan agar penanganan stunting dijadikan gerakan bersama, bukan hanya tugas BKKBN atau organisasi tertentu.
“Ini harus menjadi gerakan bersama /kolektif. Tidak bisa hanya BKKBN, organisasi Persit, organisasi Bhayangkari, atau organisasi perempuan saja. Kita semua harus bergerak,” pungkasnya.
SUMBER: BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU