BANK DUNIA ANTUSIAS DUKUNG PROYEK INFRASTRUKTUR DI MALUKU

JAKARTA – Awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku kembali menerima kabar baik dari Jakarta, kali ini dari Bank Dunia (World Bank). Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Carolyn Turk, secara khusus mengundang Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk membahas rencana dukungan Bank Dunia untuk membiayai proyek infrastruktur di Maluku.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor The World Bank, Stock Exchange Building Lantai 12, kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Gubernur Hendrik Lewerissa hadir didampingi R. J. Lino, Ketua Tim Proyek Maluku Integrated Port (MIP). Lino dikenal luas sebagai figur berpengalaman di sektor kepelabuhanan nasional. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini pernah menjabat Direktur Utama PT Pelindo II selama dua periode (2009–2015) dan memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Dunia menyampaikan perhatian serius terhadap pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Diketahui, pada tahun 2022 Bank Dunia telah melakukan pra-feasibility study untuk rencana pembangunan Ambon New Port, meskipun proyek tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena pertimbangan lokasi.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku kini mengusung gagasan yang lebih matang dan visioner melalui proyek Maluku Integrated Port (MIP). Di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, pelabuhan terintegrasi ini diposisikan sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan, meningkatkan efisiensi sistem logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku secara berkelanjutan.

Pelabuhan MIP direncanakan berlokasi di Desa Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, kawasan yang dinilai strategis dan relatif bebas dari kepadatan perkotaan. MIP dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan kawasan logistik dan industri modern. Kehadiran pelabuhan ini diproyeksikan mampu menekan biaya transportasi dan logistik hingga 30 persen, sehingga komoditas unggulan Maluku mulai dari perikanan, pertanian, hingga pertambangan dapat diekspor langsung tanpa bergantung pada pelabuhan di wilayah lain.

Lebih dari sekadar pelabuhan, MIP juga diproyeksikan menjadi kawasan industri perikanan terpadu, sejalan dengan visi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Rantai nilai perikanan dari hulu hingga hilir diharapkan tumbuh dan berkembang di daerah sendiri, sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Di sisi lain, keberadaan MIP akan memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia Timur. Pelabuhan ini diposisikan sebagai simpul logistik regional yang mendukung program Tol Laut Pemerintah Pusat serta berkontribusi dalam memperkecil disparitas pembangunan antar daerah.

Komitmen terhadap proyek ini bukan sekadar wacana. MIP telah mengantongi izin prinsip dari Kementerian Perhubungan, masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025–2029, serta diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama mitra internasional dari Jepang.

Dengan dukungan penuh Pemerintah Pusat serta antusiasme Bank Dunia, rencana pembangunan MIP diharapkan dapat berjalan sesuai harapan. Kehadirannya bukan hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga diharapkan menjelma sebagai simbol kebangkitan ekonomi Maluku, yang mengangkat peran strategis daerah kepulauan ini di panggung nasional hingga global. (**)