Sekda Maluku Buka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bahas JKN-KIS

AMBON – Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, membuka Pertemuan Forum Komunikasi pemangku Kepentingan utama Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2025. Acara yang berlangsung di ruang rapat utama lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (19/5/2025) ini dihadiri oleh Deputi Direksi Wilayah Sulsel, Sulbar, Papua, Papua Barat dan Maluku Kedeputian Wilayah IX, dr. Rahmad Asri Ritonga, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Maluku beserta jajaran, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan wujud nyata dari kemitraan dan komunikasi yang intensif antara seluruh pemangku kepentingan. “Forum ini adalah representasi dari eratnya jalinan komunikasi di antara kita dalam mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku,” tegas Sekda.

Lebih lanjut, Sekda berharap forum ini dapat menjadi wadah yang produktif untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam implementasi program jaminan kesehatan. “Saran, kritik, gagasan, dan berbagai masukan konstruktif lainnya sangat kita harapkan untuk menemukan solusi terbaik dalam pelaksanaan program ini. Tujuan utama kita adalah mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Sekda juga menyampaikan informasi terkini mengenai cakupan program JKN-KIS di Provinsi Maluku. “Secara informatif, kami sampaikan bahwa hingga saat ini, program JKN di Provinsi Maluku telah menjangkau 1.893.232 jiwa atau sebesar 97,81% dari total penduduk 1,9 juta jiwa. Namun, kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), karena angka ini masih di bawah target 98%,” jelasnya.

Sebagai wujud respons pemerintah daerah dalam upaya mencapai UHC, Sekda mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang akan segera ditandatangani oleh Gubernur Maluku. SE tersebut berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan di berbagai fasilitas layanan kesehatan. “Ini adalah salah satu unsur penting yang menunjang tercapainya UHC. Penerbitan SE ini adalah wujud nyata respons pemerintah daerah untuk bersama-sama kita mencapai UHC. Saya berharap forum ini menjadi wadah pembahasan yang konstruktif,” ujar Sekda.

Di akhir arahannya, Sekda Sadali Ie berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang inovatif dan konstruktif dalam rangka melaksanakan terobosan-terobosan yang akan semakin mendukung program JKN-KIS di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi forum serta sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh ketua forum, memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku