Percepatan PSN Di Maluku, Gubernur Temui Menteri Bappenas Rachmat Pambudy

Jakarta – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku segera terealisasi. Kali ini, Gubernur kembali bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di kediaman pribadi Menteri di Jakarta pada Jumat, 4 Juli 2025.

Pertemuan tersebut secara khsusus membahas percepatan realisasi sejumlah proyek nasional seperti Blok Masela dan Maluku Integrated Port. Kedua proyek pembangunan yang telah ditetapkan dalam PSN tersebut harus terealisasi di Maluku, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“Kami ingin memastikan semua PSN di Maluku tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi betul-betul dieksekusi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur Lewerissa.

Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Provinsi tak akan berdiam diri, melainkan akan terus berjuang agar proyek-proyek strategis ini benar-benar terwujud di Maluku.

Blok Masela, yang merupakan proyek gas raksasa, diyakini akan menjadi penggerak utama ekonomi Maluku begitu terealisasi. Gubernur Lewerissa secara khusus meminta dukungan penuh Bappenas agar pelaksanaan proyek ini berjalan mulus, termasuk dalam hal regulasi, pembebasan lahan, dan investasi infrastruktur pendukung.

Selain itu, Gubernur juga meminta Bappenas agar dapat merealisasikan proyek Maluku Integrated Port. Pelabuhan terintegrasi ini diharapkan menjadi simpul logistik dan konektivitas laut baru, memperkuat posisi Maluku dalam jaringan maritim nasional.

Untuk diketahui, selama empat hari terakhir di Jakarta, hasil konkret juga didapatkan dari pertemuan Gubernur dengan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA), Heru Pudyo Nugroho. Pertemuan tersebut, Maluku memperoleh jatah alokasi 2.000 unit rumah bersubsidi.
Tak hanya itu, Gubernur Lewerissa juga melobi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh, dengan harapan program-program tersebut dapat diberikan secara adil kepada masyarakat Maluku.

Gubernur juga meinta dukungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gubernur dalam pertemuannya dengan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Lotharia Latif menyampaikan aspirasi terhadap implementasi kebijakan transisi penangkapan ikan terukur (PIT) yang dinilai berpengaruh langsung terhadap masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan di Maluku.

Gubernur juga mendesak agar kebijakan relaksasi transhipment (alih muat ikan di laut) yang dinilai merugikan masyarakat Maluku segera ditinjau ulang dan dihentikan. Sebagai solusi, Gubernur menawarkan perbaikan infrastruktur pelabuhan di Maluku.

Permintaan lain dari Gubernur adalah agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kapal yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dapat dikembalikan ke daerah. Selain itu, kewenangan sertifikasi dan cek fisik (kelaikan) kapal perikanan juga diminta untuk dikembalikan ke daerah. Gubernur turut mendorong optimalisasi jumlah armada kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo sebagai pelabuhan pangkalan, mengingat kapasitasnya yang masih memungkinkan.

Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI merespons positif usulan, atensi, dan aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur Maluku, menunjukkan sinyal baik bagi tindak lanjut kebijakan kelautan dan perikanan di Maluku. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)