Gubernur Maluku Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029

AMBON – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025–2029, Kamis (24/7), di lantai 9 Hotel Zest, Ambon.

Di kesempatan ini, Gubernur menegaskan Musrenbang kali ini
harus menjadi momentum strategis untuk mensinergikan kebijakan dan program pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Untuk itu pentingnya diskusi yang terarah dan substantif agar perencanaan tahun 2025-2029 benar-benar implementatif, efisien dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di bumi raja-raja,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menyebutkan, Musrenbang lima tahunan pemerintahan periode 2025-2029 dengan visi “transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045 tersebut, akan diwujudkan melalui tujuh misi atau Sapta Cita.

Pertama, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel.

Kedua, pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efektif dan efisien.

Ketiga, memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan Intra wilayah.

Kelima, pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sumber daya alam yang berkelanjutan, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis, responsif dan akuntabel).

Keenam, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi UMKM, membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Dan ketujuh, penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

“Visi dan misi pemerintah provinsi Maluku ini selaras dengan visi misi presiden yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 2029. Sapta Cita tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai tujuan dan sasaran pembangunan daerah,” sebut Gubernur.

Oleh karena itu, menurut Gubernur, masukkan dari para pemangku kepentingan pada semua tingkatan pemerintahan dari berbagai organisasi pemerintah dan non pemerintah sangat diperlukan melalui Musrenbang ini.

“Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, pemerintah provinsi Maluku komitmen untuk mengimplementasikan secara konsisten dan terukur, arahan strategis yang tertuang dalam berbagai kebijakan nasional,” tutup Gubernur.

Forum perencanaan pembangunan lima tahunan ini dipandu Plt. Asisten II Setda Maluku Kasrul Selang, dengan
menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasna Perdesaan dan Transmigrasi, M. Burhanudin Borut sebagai narasumber.

Dan dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting termasuk anggota DPD RI Nono Sampono, Ketua TP-PKK Maluku Maya Baby Lewerissa,
Wakil Ketua I DPRD Maluku Azis Sangkala, Sekda Maluku Sadali Ie, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota seperti Bupati Maluku Tengah Zulkarnaen Awat, Bupati Maluku Tenggara H. M. Thaher Hanubun, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Wakil Bupati SBT Miftah Wattimena, dan Wakil Bupati SBB Selfinus Kainama, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailossa.

SUMBER : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU