Tim Terpadu Segera Tertibkan Gunung Botak

AMBON- Pemerintah Provinsi Maluku bersama TNI dan Polri terus melakukan upaya-upaya untuk menertibkan pertambangan ilegal gunung botak di Kabupaten Buru. Salah satunya akan membentuk tim terpadu.

Pembentukan tim terpadu ini setelah dilakukannya rapat teknis kedua antara Gubernur, Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan, Kasdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku serta Kejaksaan Tinggi di ruang rapat Gubernur, Rabu (30/7).

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) mengaku, saat ini 70 persen penambang emas tanpa ijin/ilegal (PETI) telah meninggalkan kawasan gunung Botak, dengan menyisakan 30 persen yang masih bertahan.

“Rapat ini untuk kita koordinasikan langkah teknis yang lebih terpadu antara Polda Maluku, TNI baik Kodam XV/Pattimura serta melibatkan AL dan AU, serta Binda, Kejati dan pemerintah provinsi serta kabupaten Buru,” jelas Gubernur.

Bersama jajaran tersebut menurut Gubernur, bersepakat untuk nantinya akan membentuk tim terpadu yang akan mengorganisir proses penertiban di kawasan gunung botak agar bersifat permanen, bukan temporer.

“Saya tidak mau penertiban itu hanya bersifat temporer. Karena tidak ada gunanya. Mereka akan balik lagi, percuma,” jelas orang nomor satu di Maluku itu.

Menurutnya, kehadiran negara dalam penertiban penambangan liar harus jelas dan tegas, melalui langkah konkrit yang sifatnya permanen.

“Kita bersyukur Polda Maluku telah melakukan langkah-langkah konkrit di lapangan dan hasilnya 70 persen PETI telah tinggalkan kawasan gunung Botak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Gubernur, apabila penertiban Gunung Botak telah berhasil dilakukan tim terpadu nantinya, namun tidak serta merta 10 koperasi yang telah kantongi ijin untuk langsung beroperasi.

“Meski sudah ijin, kita harus menentukan dulu kordinat-kordinat, batas-batas mereka masing-masing. Dan harus memastikan betul-betul kondisi disana sudah tertib baru mereka masuk beroperasi di wilayah mereka masing-masing” urainya.

Dukungan Masyarakat Adat

Paling penting tentu untuk perlancar penertiban Gunung Botak ialah dukungan masyarakat adat. Gubernur HL berterima kasih kepada masyarakat adat di Kabupaten Buru yang sangat mendukung upaya pemerintah, TNI dan Polri untuk menertibkan Gunung Botak.

Selain itu, selaku kepala daerah, Gubernur mengaku, akan meminta dukungan pihak Kantor Imigrasi untuk memberi atensi terkait penertiban Gunung Botak, karena disinyalir ada warga negara asing (WNA) yang berseliweran disana, baik sebagai PETI, penadah maupun penyuplai.

“Jadi saya minta untuk diterbitkan. Saya minta Imigrasi untuk tertibkan dugaan adanya WNA di Gunung Botak,” pintanya.

Pemerintah Buka Call Center

Dalam waktu dekat ini akan juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab pemerintah akan membuka Call Center atau pusat pelayanan kepada masyarakat untuk pelaporan.

Call center itu dimaksudkan jika ada orang-orang yang dicurigai membawa logam-logam berbahaya untuk proses tambang ilegal di Gunung Botak seperti Sianida, Mercury atau logistik ilegal lainnya, agar bisa melaporkan ke call center. (**)