Wamendes PDT Dukung Penuh Program Hilirisasi Sagu di Maluku

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mendukung penuh program hilirisasi sagu di Provinsi Maluku.

“Wah, kalau dilihat dari manfaatnya, tertarik kita. Bagus itu. Kita dukung penuh Pak Gubernur,” kata Wamendes PDT ketika mendengar dan menyimak penjelasan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Bali, Jumat (8/8).

Diketahui, kehadiran Gubernur di Bali guna menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sebelum menyerahkan dokumen potensi pengembangan sagu di Provinsi Maluku kepada Wamendes PDT, Gubernur menjelaskan, Desa Salagor Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur akan menjadi lokus utama program hilirisasi sagu.

Gubernur menjelaskan, di Desa Salagor ini telah disiapkan 35.421 hektar lahan untuk penanaman bibit anakan sagu, yang merupakan salah satu komoditi lokal. Selain total lahan potensial untuk Maluku secara keseluruhan sebanyak 36.462 hektar.

Lebih jauh dijelaskan Gubernur, sebagaimana Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo yaitu: “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru”.

Maka implementasinya tertuang dalam Sapta Cita ke-6 Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yaitu: “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antarwilayah.

“Industri pengelolaan sagu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, maka melalui hal itu, kami (pemerintah provinsi) berupaya untuk melaksanakan hilirisasi sagu demi mendukung swasembada pangan di Indonesia,” kata Gubernur.

Gubernur menyebut, Provinsi Maluku masuk dalam lima besar daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Dan dari lima besar itu, Maluku menempati posisi ketiga penghasil sagu terbesar, setelah Riau dan Papua Tengah.

Kepada Wamendes PDT, Riza Patria, Gubernur merinci manfaat tanamam sagu ketika diolah menjadi tepung, memiliki perbedan atau manfaat dan kualitas lebih dari tepung beras.

Adapun aneka produk hasil olahan sagu dari Maluku antara lain: Mie Sagu Cempaka (produk olahan dari Ambon), Sagu Ratu Andan (tepung sagu dari Seram Timur), Tepung Sagu (produk dari Amahai), dan Sawa (beras sagu Waraka), Maluku Tengah.

“Sagu ini manfaatnya banyak. Bisa bikin tepung seperti tepung beras, mie sagu dan lainnya. Banyak manfaatnya,” papar Gubernur.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan sekitar 21.839 hektar lahan untuk budidaya pangan sagu. Dan dari lahan budidaya, akan menghasilkan 14.122 ton setiap kali produksi.

“Lokasi lahannya ini di samping jalan nasional. Kita mohon dukungannya. Ini kawasan industri Pak Wamen. Sayang kalau tidak dimanfaatkan,” pinta Gubernur.

“Ya, baik Pak Gubernur. Dokumen saya pegang ya. Bagus, kita dukung penuh,” timpal Wamendes PDT, Riza Patria.

Wamendes kembali bertanya ke Gubernur. Per lahan berapa anakan sagu yang ditanam? Usia tanam hingga masa panen berapa lama? Setelah produksi hasilnya dibawa kemana? Per kilo berapa? Petani untung nggak?

“Satu hektar itu bisa ditanam 50-60 anakan. Usianya sekitar enam tahun lebih sudah panen. Pasarnya banyak Pak Wamen. Petani untung, apalagi kalau jual per kilo,” jawab Gubernur.

Selain itu, Gubernur menjelaskan, bahwa ukuran sagu yang sudsh dikemas itu tidak dalam jumlah kiloan, namun sagu ditampung dalam wadah, bahasa lokalnya itu tumang.

“Kira-kira ukurannya segini Pak Wamen,” ucap Gubernur sambil menonctohkan ukuran tumang dengan tangannya dan harga jualnya.

Turut hadir, Menteri Koorinator Bidang Pangan, Koodinator Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menpan RB Rini Widyantini, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, para Gubernur dan 16 BUMN di Indonesia yang berkaitan erat dengan masalah komoditi pangan. (**)