Wagub Maluku Buka Rapat Konsolidasi Koperasi Merah Putih

AMBON – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Maluku Tahun 2025 di Hotel Santika, Ambon, pada hari Senin (20/10/2025). Pertemuan strategis ini bertujuan utama untuk memperkuat struktur, tata kelola, dan efektivitas organisasi koperasi di tingkat akar rumput sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku ini merupakan langkah strategis dalam mematangkan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan kini tengah serentak dimatangkan di seluruh Indonesia.

Wagub dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Dinas Koperasi Provinsi Maluku yang telah menginisiasi konsolidasi ini dalam upaya memperluas wawasan peserta untuk mengoptimalkan pengelolaan roda organisasi Koperasi Merah Putih.

“Konsolidasi ini bukan sekadar forum administratif, melainkan juga untuk menyamakan pandangan dan strategi antar daerah dalam membangun koperasi yang mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Wakil Gubernur menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan agenda prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sejak terpilihnya beliau. Program ini ditargetkan untuk diterapkan secara menyeluruh di seluruh provinsi di Indonesia.

“Hari ini, seluruh provinsi di Indonesia tengah melakukan konsolidasi guna mematangkan dan memperkuat struktur organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Ia menambahkan, program ini memiliki potensi besar membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi modern dengan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan industri kecil menengah.

Vanath juga menegaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung keberhasilan program ini, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk menjalankan organisasi ini dari berbagai sektor diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

“Kita harus mempersiapkan segala kebutuhan agar penggunaan anggaran sebesar ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saya ingatkan, Koperasi Merah Putih adalah program prioritas nasional,” tegas Vanath mengutip arahan Mendagri.

Vanath juga menggarisbawahi latar belakang utama pembentukan Koperasi Merah Putih berakar pada rendahnya akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro lainnya. Ia menilai, kehadiran koperasi yang kuat dan terstruktur, masyarakat dapat lebih mudah mengakses modal dan membangun usaha secara berkelanjutan.

Acara konsolidasi ini juga diisi dengan sesi pemaparan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta strategi penguatan kapasitas pengurus koperasi di daerah. Selain itu, dilakukan pembentukan forum komunikasi antar-Koperasi Merah Putih se-Maluku sebagai wadah koordinasi berkelanjutan. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)

Wagub Maluku Buka Konsolidasi Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Akses Modal

Ambon, (20/10/2025) – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, secara resmi membuka Rapat Konsolidasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Provinsi Maluku Tahun 2025 di Hotel Santika, Ambon, pada hari Senin (20/10/2025). Pertemuan strategis ini bertujuan utama untuk memperkuat struktur, tata kelola, dan efektivitas organisasi koperasi di tingkat akar rumput sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku ini merupakan langkah konkret dalam mematangkan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan kini tengah serentak dimatangkan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wagub Abdullah Vanath menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif proaktif Dinas Koperasi Maluku. Ia menegaskan, konsolidasi ini lebih dari sekadar forum administratif.

“Konsolidasi ini bukan sekadar forum administratif, melainkan juga untuk menyamakan pandangan dan strategi antar daerah dalam membangun koperasi yang mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Vanath.

Agenda Prioritas Nasional dan Potensi Triliunan Rupiah

Wagub menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agenda prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejak terpilih. Program ini ditargetkan untuk diterapkan secara menyeluruh di seluruh provinsi guna membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi modern yang bergerak di sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil menengah.

“Hari ini, seluruh provinsi di Indonesia tengah melakukan konsolidasi guna mematangkan dan memperkuat struktur organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Menyoroti besarnya program ini, Vanath juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung keberhasilan program. Kebutuhan anggaran untuk menjalankan organisasi ini dari berbagai sektor diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

“Kita harus mempersiapkan segala kebutuhan agar penggunaan anggaran sebesar ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Saya ingatkan, Koperasi Merah Putih adalah program prioritas nasional,” tegas Vanath, mengutip arahan dari Menteri Dalam Negeri.

Memecahkan Masalah Akses Modal

Vanath juga menggarisbawahi latar belakang utama pembentukan Koperasi Merah Putih yang berakar pada rendahnya akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro lainnya.

Menurutnya, kehadiran koperasi yang kuat dan terstruktur akan mempermudah masyarakat di Maluku untuk mengakses modal dan membangun usaha secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada rentenir atau pinjaman ilegal.

Acara konsolidasi satu hari ini juga diisi dengan sesi pemaparan teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang mencakup desain kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta strategi penguatan kapasitas pengurus koperasi di daerah.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan pula pembentukan forum komunikasi antar-Koperasi Merah Putih se-Maluku sebagai wadah koordinasi dan sinergi berkelanjutan demi memastikan program ini berjalan optimal di Bumi Seribu Pulau.

SUMBER; BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU