Gubernur Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Maluku

AMBON – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M, menerima kunjungan kerja reses Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Jumat (31/10/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) asal Jawa Timur, selaku Ketua Tim Komisi IX. Adapun Komisi IX DPR RI membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi yang tinggi kepada Ketua dan Anggota Komisi IX DPR RI atas kunjungan mereka ke Bumi Raja-Raja, Kota Ambon Manise.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan selamat datang serta penghargaan yang tinggi kepada Ketua Tim dan seluruh Anggota Komisi IX DPR RI yang berkenan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan luas wilayah mencapai 712.498 kilometer persegi, terdiri atas 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan. Wilayah ini memiliki 1.340 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Menurut Gubernur, kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ini menunjukkan tingginya perhatian dan kepedulian pemerintah pusat, khususnya para wakil rakyat di Senayan, terhadap pembangunan sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial di Provinsi Maluku.

“Kunjungan ini merupakan wujud nyata komitmen dan perhatian Komisi IX DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tegasnya.

Gubernur juga memastikan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait yang berada dalam lingkup kerja Komisi IX akan memberikan dukungan penuh terhadap agenda kunjungan tersebut.

“Kami berharap kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret bagi peningkatan pelayanan publik di Provinsi Maluku,” pungkasnya.

Usai pertemuan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan jaminan kematian dan beasiswa kepada para penerima manfaat sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan sosial masyarakat.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku