Hadiri Sidang Sinode GPM ke 39, Gubernur Maluku Tekankan Spirit Hidup Orang Basudara

AMBON-Sidang Sinode ke-39 Gereja Protestan Maluku (GPM) resmi dibuka dalam suasana khidmat di Gedung Gereja Maranatha Ambon, Minggu malam (19/10/2025). Pembukaan Sidang akbar yang akan menentukan arah pelayanan GPM menjelang perayaan satu abad pada tahun 2035 ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Kristen Kementerian Agama RI, Jeane Marie Tulung, yang hadir mewakili Menteri Agama.

Acara pembukaan turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan isteri, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dan isteri, Forkopimda Maluku, Sekda Maluku, Anggota DPR RI dan DPD RI dapil Maluku, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta seluruh pimpinan GPM dari Majelis Pekerja Harian Sinode hingga Pimpinan Klasis pada 34 klasis se-GPM,

Ketua dan pengurus besar Angkatan Muda GPM; para pemimpin agama, tokoh masyarakat, pemimpin Denominasi Gereja.

Sidang Sinode ke-39 yang berlangsung hingga 26 Oktober ini mengusung tema besar: “Anugerah Allah Melengkapi dan Meneguhkan Gereja Menuju Satu Abad GPM,” dengan subtema “Layanilah Umat dengan Tekun Sesuai Kasih Allah.”

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan apresiasi mendalam. Ia menegaskan, memasuki satu abad pelayanannya di tahun 2035, GPM telah menjadi pilar rohani, sosial, dan kultural di bumi Maluku dan Maluku Utara.

“Sejarah mencatat, dari masa penjajahan, masa pergolakan, hingga era reformasi dan digital sekarang ini, GPM tetap eksis, dan telah hadir sebagai gereja yang membumi, menyatu dengan masyarakat, serta menjadi tiang penopang spiritualitas masyarakat Maluku dalam menuntun umat untuk hidup dalam kasih dan persaudaraan sejati,” tegas Gubernur.

Gubernur menyampaikan terima kasih atas peran GPM yang terus berjalan bersama pemerintah daerah, bermitra, sekaligus menjadi kawan diskusi yang kritis dalam menatakelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Gubernur menilai, sidang sinode ini adalah cara gereja untuk terus menjaga dan membesarkan kehidupan bersama, terutama dalam konteks semangat “hidup orang basudara” sebagai nilai luhur yang melampaui sekat agama, suku, ras, maupun status sosial.

“GPM telah mengaktakan hal itu lewat khotbah, nasehat dan pengajaran, bahkan dalam aksi nyata di lapangan. Tentu saja bersama dengan agama-agama lain, GPM mengajarkan bahwa keragaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi mesti dirayakan sebagai anugerah Tuhan,” imbaunya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa gereja dan pemerintah adalah mitra dalam menghadirkan transformasi sosial. “Gereja menanamkan nilai rohani, moralitas, dan solidaritas. Pemerintah membangun infrastruktur, ekonomi dan tata kelola. Walaupun berbeda jalan, tetapi diujungnya sama, yakni: mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan keadilan bagi rakyat,” ujarnya.

Menghadapi tantangan zaman yang kompleks—mulai dari globalisasi dan digitalisasi, kemiskinan dan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, hingga intoleransi dan polarisasi sosial—Gubernur mengajak GPM untuk tampil sebagai gereja yang profetik: berani menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan, dan membela yang lemah. Gubernur secara khusus mengutip Firman Tuhan: “Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Alllahmu?” (Mikha 6:8).

“Ayat ini menjadi kritik, sekaligus panduan moral, tidak hanya bagi gereja, tetapi juga bagi kami pemerintah daerah dalam mengelola amanat rakyat,” ucap Gubernur mengingatkan.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur berharap, melalui sidang sinode ini, GPM akan kembali meneguhkan diri sebagai gereja yang melayani tanpa diskriminasi, memperkuat nilai hidup orang basudara, dan gereja yang berdampak karena bersinergi dengan pemerintah dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan pendidikan, mengupayakan kesehatan, membuka peluang kerja, demi menghadirkan kesejahteraan.

“Kiranya Sidang Sinode ke-39 ini tidak hanya menghasilkan keputusan administratif, tetapi juga merumuskan arah pelayanan GPM yang lebih kuat, kontekstual, dan transformatif,” pungkasnya.

SUMBER : BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU