Bappeda Gelar Forum Konsultasi Publik Penurunan Kemiskinan di Maluku

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan secara hybrid meeting pada Selasa 15 Februari 2022 dan dihadiri oleh unsur DPRD, Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Agama, Lembaga Non Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan Rancangan Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Pelayanan Dasar”.
Dalam sambutan arahan yang dibacakan oleh Pejabat Sekda Ir. Sadali Ie, M.Si, Gubernur Maluku menyampaikan beberapa arahan penting diantaranya “perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap memperhatikan upaya penanganan covid 19 serta pemulihan sosial dan ekonomi; Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional serta membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah”.
Pada kesempatan ini disampaikan juga capaian pembangunan daerah di masa pandemi selama tahun 2021 menunjukkan prestasi yang signifikan. Pertumbuhan Ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33% dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42%. Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 17,99% di tahun 2020 menjadi 16,30% pada September 2021, pencapaian penurunan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin atau 0,32 persen dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian yang telah diperoleh di tahun 2021 akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2022 maupun 2023.
Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, yakni :

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance;
2. Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
3. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
4. Percepatan pengentasan kemiskinan;
5. Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas;
7. Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata;
8. Pengembangan usaha ekonomi kreatif;
9. Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah; dan
10. Optimalisasi pengarusutamaan gender.
    Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023, Kepala BPS Provinsi Maluku dengan materi Perkembangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Provinsi Maluku dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku. (Biro Adpim Setda Maluku)