Pertemuan Rekonsiliasi Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw Ditandai Dengan Penyampaian Sikap Perdamaian

AMBON- Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memfasilitasi pertemuan Rekonsiliasi Negeri Pelauw dan Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang berkonflik beberapa waktu lalu.

Pertemuan berlangsung di Lantai VII Kantor Gubermur Maluku, Senin (14/11/2022), dihadiri Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Febry Celvin Tetelepta, Pangdam XVI Patimura Mayjen. TNI Ruruh Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danlanud Pattimura Ambon, Kol. Pnb Tiopan Hutapea, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhamat Marasabessy, Dandrem 151 Binaya, Karo Ops Polda Maluku, Dandim 1504, Kapolresta P Ambon dan PP Lease, Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, Penjabat Raja Kariuw beserta Saniri Negeri, Raja Neg Pelauw beserta Saniri Negeri, Para tokoh agama dan toko masyarakat dari Negeri Kariuw dan Negeri Pelauw.

Rekonsiliasi ditandai dengan Penyampaian Sikap Perdamaian Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw yang tertuang dalam Akta Kesepakatan Damai.

Kapolda Maluku, Irjen Pol. Lotharia Latif dalam arahannya berharap kepada seluruh masyarakat di Maluku agar saling menjaga keamanan dengan memegang teguh ikatan pela gandong.

Hal senada juga disampaikan oleh Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Ruruh Setyawibawa. Ia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para Tokoh-tokoh dari Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw, yang dinilai sebagai tindakan hati nurani dan kebesaran jiwa untuk berdamai.

“Terlepas dari tugas dan tanggung jawab TNI/Polri, kami yakin saudara-saudara yang ada di kedua negeri dapat mendamaikan negeri ini. Sehingga harapan saya, mari kita sama-sama saling menjaga keamanan agar Maluku tetap aman dan damai,” ungkap Pangdam.

Gubernur Maluku Murad Ismail yang diwakili Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie mengatakan, rekonsiliasi ini, merupakan langkah untuk mewujudkan perdamaian dari kedua negeri.

“Kami berharap dengan pertemuan hari ini dapat diwujudkan, sehingga bisa hidup saling menjaga dan berdampingan,” harap Sekda.

Sementara itu, Deputi I KSP, Febry Celvin Tetelepta pada kesempatan tersebut mengajak masyarakat Maluku untuk menjaga perdamaian di bumi raja raja ini.

“Kita harus mengakui bahwa perdamaian di Maluku tidak lahir dari pemerintah,TNI maupun Polri. Melainkan perdamaian lahir dari pribadi kita masing-masing,sehingga peran pemerintan baik TNI dan Polri hanya mengawal hal tersebut. Kami juga berharap agar proses ini dapat diselesaikan secara baik-baik antara Warga Kariuw dan Warga Pelauw,”tandasnya. ( IRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)