Sekda Buka Rakorda Pendataan Lengkap K-UMKM

AMBON- Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) Tahun 2023, di lantai 5 Hotel Santika, Rabu, (30/8/2023).

Sebanyak 76 peserta menghadiri Rakorda ini. Puluhan peserta itu terdiri dari 30 orang staf BPS Maluku, 20 dari BPS kabupaten/kota dan 26 orang dari dinas/OPD provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga keuangan serta media.

Sebagai narasumber pada kegiatan, Kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia, Kepala Dinas Koperasi, UMKM Maluku, Muhammad Nasir Kilkoda dan pelaku UMKM dari CV Nacha, Nike Lidiyastuti Aritovani, hadir sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan, karakteristik dan keberadaan KUMKM sangat dinamis berkembang. Ragam kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan KUMKM membutuhkan indikator-indikator makro dan data mikro KUMKM by name by address, untuk menunjang urgensi pembangunan basis data tunggal koperasi dan UMKM, dalam rangka penyediaan satu data KUMKM yang akurat dan menyeluruh.

Menurutnya, pendataan lengkap koperasi dan UMKM bertujuan untuk memperoleh data koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha, kecuali usaha pertanian untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha, unit usaha/ perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha/perusahaan, permodalan dan pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.

“Ketersediaan data berupa gambaran kebutuhan pelaku UMKM sangat dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi, “Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM. Pengembangan basis data tunggal yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan penetapan sasaran pemantauan dan evaluasi program UMKM dan pengukuran kinerja UMKM,” ujar Sekda.

Ia menilai, pelaksanaan kegiatan diatas dapat terwujud dan berjalan dengan baik jika semua elemen berkolaborasi, mulai dari pemerintah provinsi Maluku, Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi, kabupaten/kota, semua stakeholder pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Maluku, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat, terutama Dinas Koperasi dan UMKM di 4 kabupaten/kota yang menjadi sasaran pelaksanaan PL-KUMKM 2023 yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Tual.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya, sehingga terwujud data KUMKM yang akurat, berkualitas dan dapat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Maluku,” tutup Sekda.

Ditempat yang sama, Kepala BPS Provinsi Maluku
, Maritje Pattiwaellapia menerangkan,
kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (PL-KUMKM) merupakan kegiatan pendataan lengkap atas
seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan dengan skala usaha
menengah, kecil dan mikro yang berada dalam wilayah Negara
Indonesia.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap mulai
tahun 2022 dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2024,” terangnya.

Menurutnya, PL-KUMKM 2023 selain kegiatan pendataan lengkap, juga
merupakan upaya pemerintah untuk
mewujudkan Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM (SIDT-KUMKM)
sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian.

“Atas dasar itu, tujuan utama dari kegiatan PL-KUMKM adalah untuk mendapatkan
profil data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas
usaha kecuali usaha pertanian,” ujarnya.

Mantan Kepala BPS Provinsi Papua Barat itu berharap, tim
BPS Kabupaten/Kota membuat strategi pelaksanaan kegiatan
dengan memperhatikan timeline dan sumber daya yang tersedia, serta
membagi tugas secara proposional.

“Keberhasilan pelaksanaan PL-KUMKM 2023 ini ditentukan oleh niat,
tekad dan kesungguhan kita semua. Data yang dihasilkan dapat
memberikan gambaran tentang performa dan struktur ekonomi nasional,
baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha dan
sebagai roadmap untuk penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026,” harap Pattiwaellapia. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU).