SEKDA MALUKU BUKA KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJPD 2025-2045

AMBON- Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku 2025-2045, di Aula lantai VII, Kantor Gubernur Maluku, Selasa (16/1/2024).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie dan didampingi Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailosa.

Konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran stakeholder terhadap rancangan awal RPJPD 2025-2045.

Secara virtual kegiatan dihadiri Kepala Bappeda, pimpinan OPD dan Balitbang kabupaten/kota se-Maluku. Dan hadir secara langsung, Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah, para pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, pimpinan perguruan tinggi, pimpnan perbankan/instansi vertikal/Lembaga, pimpinan BUMN/BUMD, Ketua Majelis Latupati, tokoh agama, ormas/okp, lsm, perwakilan BEM Unpatti, siswa SMA/SMK dan pelaku usaha.

Forum ini juga menghadirkan narasumber, Sondang Lumban Gaol, S.Sos., M.Eng mewakili Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Regional 3 Kedeputian BPN/Bappenas Ika Retna Wulandary, ST,MSi dan Kepala Bappeda Maluku Anton Lailosa.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie mengatakan, RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025 – 2045 ini merupakan bagian integral dalam mewujudkan visi jangka panjang nasional, menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Yang tentunya visi tersebut hanya dapat dicapai melalui sinergitas rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk itu, RPJPD Provinsi tahun 2025 – 2045 disusun dengan berpedoman pada sejumlah regulasi serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045.
Ia menjelaskan, sejalan dengan agenda nasional yaitu transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi tata kelola, maka agenda tranformasi tersebut juga merupakan agenda Provinsi Maluku 20 tahun ke depan. Selain itu, aspek pembangunan sarana dan prasarana yang andal, ketahanan sosial budaya dan ketahanan ekologi diharapkan terus berkembang.
“Diharapkan RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025 – 2045 akan menjadi pedoman kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Maluku yang maju, inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan percepatan di seluruh dimensi Pembangunan,”harap Sekda.
Sekda juga menyampaikan, pembangunan Provinsi Maluku dalam dua dekade terakhir menunjukan hasil signifikan yang dijelaskan dalam berbagai publikasi Badan Pusat Statistik.
PDRB per kapita tumbuh pesat 7 kali lipat, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 – 7 persen dan mampu recovery setelah mengalami berbagai krisis. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan 32,28 persen di tahun 2005 dapat diturunkan menjadi 16,23 persen pada tahun 2022, tingkat pengangguran sebesar 15,01 persen pada tahun 2005 turun hingga 6,88 persen di tahun 2022 serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai kategori tinggi di tahun 2022.
“Jika 2 (dua) dekade yang lalu kita bersama mampu menghadirkan Maluku yang lebih baik, maka kami yakin bahwa 20 tahun ke depan kita akan mampu mewujudkan Maluku yang maju, inklusif, berkelanjutan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” ujarnya.

Untuk itu, Sekda berharap konsultasi publik ini menjadi forum strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal, serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2045, sebagai dokumen strategis dalam menentukan wajah Provinsi Maluku 20 tahun ke depan sekaligus bersamaan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)