SEKDA HADIRI RAPAT KONSULTASI DAN EVALUASI PROGRAM SKALA DI PROVINSI MALUKU

AMBON- Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU menghadiri Rapat Konsultasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Provinsi Maluku, bertempat di Aula Lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Kamis (24/1/2024).

Rapat ini dihadiri Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan RI, Agung Widiadi, Senior Program Manager Governance and Human Development DFAT Kedutaan Besar Australia, Riris Silalahi, Perwakilan DFAT, Team Leader dan Sekretariat SKALA, Komite Program Provinsi Maluku serta perwakilan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

SKALA merupakan program kemitraan antara Pemerintah RI dan Australia yang bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal, penguatan pemenuhan layanan dasar, meningkatkan keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas dan lanjut usia serta kelompok rentan lainnya, dan menciptakan daya ungkit untuk daerah yang sulit pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie mengucapkan, selamat datang kepada tim DFAT dari Kedutaan Besar Australia, mitra kerja pemerintah pusat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang turut hadir pada rapat Komite Program Provinsi.

Ia menjelaskan, dalam pemenuhan layanan dasar, Provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar, membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.

Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat Maluku selain aspek pendanaan dan dukungan kebijakan, manajemen serta kelembagaan.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dengan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar, diantaranya peningkatan kapasitas, penataan kelembagaan serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan.

“Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku, kehadiran SKALA dipandang sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan pemenuhan layanan dasar di Provinsi Maluku,” ungkapnya.
Terkait implementasi program SKALA di Provinsi Maluku, Sekda menjelaskan, secara efektif sudah dimulai sejak bulan Juli 2023 yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2023 – 2024, dan telah dilaksanakan sejumlah kegiatan pada semester I (Juli – Desember) yang melibatkan perangkat daerah terkait dan juga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Untuk itu, ia mengharapkan dalam pertemuan ini, tim komite program provinsi dapat menginformasikan kemajuan dan tantangan implementasi program pada semester pertama di bulan Juli hingga Desember 2023 serta melakukan penyusunan prioritas rencana program skala semester kedua (Januari – Juni 2024) dan membahas rekomendasi tindak lanjut program dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

”Saya juga berharap, rapat ini komite program provinsi dapat menghasilkan kesepakatan terhadap penyesuaian rencana kerja program skala semester 2 (Januari – Juni 2024) di Provinsi Maluku untuk dibahas pada rapat pokja di tingkat pusat pada awal Februari nanti,”tandas Sekda.

Sementara itu, Senior Program Manager Governance and Human Development DFAT Kedutaan Besar Australia, Riris Silalahi mengucapkan terima kasih atas sambutan dan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku atas pelaksanaan pertemuan ini.

“Ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan pertama di Bulan September 2023 lalu, dimana kita melakukan launching program SKALA. Pertemuan hari ini, kita akan berdiskusi perkembangan program SKALA di Provinsi Maluku dan juga penyesuaian rencana kerja program SKALA kedepannya,” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa, SKALA adalah program kerjasama kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia dan hanya dapat terwujud berkat dukungan dan kolaborasi yang baik dengan BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan tentunya dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Program SKALA sudah berjalan selama satu tahun. Sekarang prioritas untuk Juni 2023 sampai dengan Juni 2024 yang disahkan oleh komite pengarah pada Juli 2023.

Melalui SKALA, kami berharap akan terjadi proses konsolidasi penguatan kapasitas dan regulasi yang mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Maluku untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku dan kelompok masyarakat rentan, melalui penguatan perencanaan, kualitas penganggaran dan perbelanjaan khsusunya untuk penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi masyarakat miskin, kelompok disabilitas, perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan,” jelas Riris.

Peran Pemprov Maluku sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat pun diharapkan semakin menguat dan secara strategis dapat memdampingi pemerintah kab/kota dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan dasar yang inklusif.

“Tentunya dalam mendukung hal tersebut penting adanya ketersediaan data yang berkualitas, mutakhir dan terpilah sebagai basis untuk menghasilkan analisis yang kuat agar keputusan kebijakan yang tercermin dalam dokumen perencanaan penganggaran semakin tepat dan dapat menjawab tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat Maluku.

Dalam kesempatan itu, Riris juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian-capaian kerjasama yang telah dilakukan, baik dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku selama enam bulan terakhir ini.

“Semoga proses diskusi kita hari ini dapat menghasilkan kesepakatan prioritas bersama terkait kegiatan yang akan dilaksanakan sampai Juni 2024 dan pertemuan ini menjadi forum untuk membangun sinergi dan kolaborasi dalam mendorong akselerasi layanan dasar di Provinsi Maluku,”tandasnya.

Sementara itu, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan RI, Agung Widiadi, mengatakan praktik baik pelaksanaan Program SKALA semester I 2023/2024 yakni, mendorong penerapan tata kelola Otsus baru secara intensif, melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Program PAITUA yang difasilitasi SKALA digunakan sebagai contoh praktik baik yang bisa direplikasi pada saat penyusunan Program Prioritas Strategis bersama.
“Selain itu, masukan kebijakan dari daerah dampingan SKALA di Aceh dan Papua Barat memperkaya PP HKFN (PP 1/2024) dan RPMK DAD serta pendekatan kegiatan regional dengan desk per provinsi yang dilanjutkan dengan uji petik melibatkan kabupaten, terbukti mendukung peran dan kapasitas pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam penyusunan Raperda PDRD, termasuk diterapkannya berbagai pengetahuan antar provinsi,”tandasnya. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)