SEKDA SADALI IE BUKA RAKOR PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI YANG DIGELAR KPK RI

AMBON- Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi, Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 dan Tematik pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Maluku yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/2/2024).

Hadir dalam Rakor tersebut, Ketua Satgas Koordinator Wilayah V.3 KPK RI, Abdul Haris bersama tim, Pj Bupati Buru, dan diikuti oleh para Sekda dan Inspektur Kabupaten/Kota se-Maluku.

Adapun agenda rapat koordinasi ini antara lain evaluasi hasil Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh masing-masing Pemerintah daerah se-Maluku.

MCP merupakan tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, di mana terdapat 8 (delapan) area intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola dana Desa.

Sedangkan, SPI adalah program KPK-RI yang pelaksanaannya menekankan peran serta masyarakat baik dari unsur intern, ekstern dan ahli dalam memantau kinerja instansi penyelenggara negara terkait pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Sekda Maluku, Sadali menyampaikan, program pencegahan korupsi, monitoring serta koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK jangan dilihat dari sisi administrasi saja, sebagai pemenuhan bukti dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi.
Ia menegaskan, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata tetapi juga aksi nyata.

Olehnya itu, dirinya berharap pemerintah daerah se-Maluku agar segera melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap seluruh aspek risiko korupsi yang ada.

“Manfaatkan rakor ini sebagai forum diskusi, saling sharing berbagi pengetahuan dan pengalaman, memecahkan berbagai permasalahan, memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Wilayah Maluku,”tandasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti oleh Sekretaris Daerah dan para Inspektur kabupaten/kota se-Maluku yang dipandu oleh anggota Tim Satgas Korwil V.3 KPK RI, Wuri Nurhayati. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)