INFLASI MALUKU TURUN 2.43%, INI ARAHAN PJ GUBERNUR MALUKU

AMBON- Penjabat Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU menyampaikan inflasi Provinsi Maluku turun menjadi 2,43 persen pada bulan April 2024. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2024 sebesar 2,7 persen.

“Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait, para bupati/walikota atas sinergitas dan koordinasi yang baik, alhamdulilah inflasi kita dapat ditekan. Jika pada bulan Maret inflasi kita 2,75%, di bulan April kita berhasil menekan menjadi 2,43%,’’ ungkap Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Infalasi Provinsi Maluku, di Hotel Swisbell Ambon, Rabu (21/5/2024).

Terkait penanganan inflasi, Pj. Gubernur menyampaikan 5 (lima) arahan Presiden RI, Joko Widodo yang disampaikan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, pada 31 Agustus 2023 lalu. Lima arahan itu, yakni pertama, memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan.
Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, mengintegrasikan stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Kempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi dengan para pihak.
Arahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan arahan Menteri Dalam Negeri, salah satunya adalah memanfaatkan dana BTT untuk pengendalian inflasi.

“Untuk itu, kita harapkan bupati/walikota untuk dapat mencadangkan dana BTT untuk penanganan inflasi,”imbuhnya.
Ia juga berharap, koordinasi tetap terjaga dengan baik dengan tetap melakukan langkah strategis melalui penerapan 4 K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang intensif).

Ia menegaskan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sangat serius menyoal tentang inflasi.

“Terkait upaya pengendalian inflasi, setiap hari Senin, kita dipantau oleh pak Mendagri melalui rapat bersama daerah. Ada konsekuensi ketika inflasi dalam 3 bulan tidak bergerak turun, maka salah satu sanksi yang diberikan oleh pak Mendagri adalah mengevaluasi bahkan menggantikan terutama bagi penjabat-penjabat lingkup bupati/walikota maupun gubernur,”ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak, para bupati/walikota untuk bergandengan tangan melakukan langkah-langkah stretagis bersama, dalam penanganan inflasi di daerah.

“Inflasi ini menjadi isu strategis nasional, selain stunting dan kemiskinan ekstrim untuk ditangani bersama. Penanganan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi seluruh willayah di republik ini.

Kalau inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi pasti bisa meningkat dan daya beli masyarakat juga bisa terjangkau, yang tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,”tandasnya.

Rakor Pengendalian Inflasi dihadiri, Unsur Forkopimda Maluku, Pimpinan Bank Indonesia, Bupati/walikota se-Maluku, TPID provinsi dan kabipaten/kota, Pimpinan perbankan, Pimpinan OPd terkait Lingkup pemprov Maluku, Ketua TGPP Maluku, pimojan lembaga vertikal, BUMN/BUMD.
(BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)