DIPIMPIN LANGSUNG MENDAGRI, PJ GUBERNUR MALUKU IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI SERTA PENANGGULANGAN POLIO DAN TBC

AMBON- Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie didampingi Plh. Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio dan TBC secara Virtual melalui Zoom Meeting, di ruang rapat utama lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (15/7/2024).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian, dikuti Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Mendagri dalam pemaparan menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di angka 5,11 persen pada triwulan I 2024. Di negara anggota G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di nomor lima, setelah India, Turki, Rusia, dan Cina. Sementara di wilayah ASEAN juga cukup baik, berada di peringkat lima dari 11 negara setelah Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja.
Mendagri menegaskan, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan situasi politik dan keamanan. Politik dan keamanan yang stabil akan memberikan ruang untuk pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi kita di angka yang sangat bagus, di angka 5,11 persen dan itu naik dari sebelumnya adalah 5,04 persen, ini 5,11 persen di triwulan pertama dan ini kita lihat bahwa nomor 44 dari 184 negara di dunia, “ungkapnya.

Sejalan dengan inflasi, Mendagri menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia secara Year-on-Year (YoY) Juni 2024 terhadap Juni 2023 terjaga dengan baik di angka 2,51 persen.

“Inflasi kita terjaga di angka yang sangat baik, menurun dibanding bulan yang lalu, Y-o-Y kita bulan lalu 2,84 persen, sekarang terjaga di angka 2,51 persen, dan month-to-month terjadi deflasi atau penurunan, minus 0,08 persen,” ungkapnya.

Mendagri menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran (month-to-month) disumbang oleh penyedia makanan dan minuman/restoran dengan angka inflasi 0,09 persen dan andil inflasi 0,01 persen. Penyumbang inflasi lainnya yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,27 persen dan andil inflasi 0,02 persen.

“Biasanya penyumbang utama itu adalah makanan minuman tembakau, tapi ini dari data BPS makanan minuman dan tembakau justru mengalami deflasi, minus 0,49 persen, yang merah itu adalah penyediaan makanan minuman restoran,” jelasnya.

Ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang angka inflasinya masih tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional baik dan terkendali, tapi kondisi inflasi di beberapa daerah masih ada yang tinggi.

“Tolong teman-teman Kepala daerah yang inflasi di daerahnya tinggi tolong diatensi. Segera lakukan langkah-langkah pengendalian. Kita jangan bosan menjaga pengendalian inflasi, karena ini menyangkut jutaan nasib rakyat Indonesia, “pungkasnya.

Selain inflasi, rapat juga membahas tentang upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Dikatakan, fokus perhatian dari Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras. Kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen,” katanya.

Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, Pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering. Keempat, mendorong kualitas tanaman, termasuk kualitas tanah dengan pupuk subsidi.

“Ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing. Kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh para petani, dan lain-lain, ini menjadi prioritas,”kata Mendagri mengingatkan.

RAKOR PENANGGULANGAN POLIO DAN TBC
Sementara itu, di tempat yang sama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian. meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih serius menangani tuberkulosis (TBC) dan polio di daerah dengan cara membuat tim atau Satuan Tugas (Satgas) vaksinasi. Pasalnya, TBC dan polio menjadi fenomena gunung es dengan jumlah penderita yang cukup banyak.

“Menteri Kesehatan sudah menyampaikan, dan ini sudah rapat di tingkat Presiden, terkait dua masalah penyakit ini. Polio, banyak anak-anak kita yang cacat kakinya karena polio ini, dan perhatian yang sama dengan TBC,” tegas Mendagri.

Mendagri mengungkapkan, saat ini baru 144 Pemda yang menerbitkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dan SK Tim/Satgas/Pokja PIN Polio. Sementara itu, untuk penanganan TBC, Pemda yang sudah melakukan rencana aksi baru sebagian dan masih terus dimonitor oleh Kemendagri.
Dia menjelaskan, berbeda dengan kondisi Covid-19 yang saat itu belum diketahui vaksinnya, baik polio maupun TBC sudah tersedia vaksin dan obatnya. Justru, yang menjadi tantangan saat ini adalah memperkuat vaksinasi dan mempercepat pengobatan bagi mereka yang sudah terlanjur sakit.
“Polio ini penyakit lama, vaksinnya ada, obatnya juga ada sebetulnya, tapi kalau sudah sekali cacat tidak bisa, seumur hidup, “Tandasnya.

Sebagai informasi, Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini juga turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Pramono, dan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)