PJ GUBERNUR MALUKU BUKA WORKSHOP PENGUATAN ARSITEKTUR REDD+

AMBON– Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie membuka Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), yang digelar di Swiss Belhotel Ambon, Rabu (21/8/2024).

Kegiatan yang digelar Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan itu, bertujuan memperkuat kapasitas dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung implementasi strategi nasional REDD+ 2021-2030 di Provinsi Maluku.

Workshop ini juga bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan efektivitas program REDD+ dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Dengan tema “Penguatan Arsitektur REDD+ dalam Mendukung Strategi Nasional REDD+ 2021-2030”, kegiatan ini dihadiri Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK RI, Sri Tantri Arundhati, Kasubdit PPM LHK, Franky Zamzani, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila, Tim Pokja REDD+ Provinsi Maluku, perwakilan Akademisi dan Mitra Pembangunan, perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup – Kementerian Keuangan, perwakilan IPSDH dan Eselon II teknis dilingkup DJPPI (Dit. IGRK MPV dan Dit. MS2R).

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Sadali mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah melaksanakan Workshop REDD+ guna aksi kegiatan yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku.
Sadali menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program REDD+.

”Pemerintah Provinsi Maluku memiliki komitmen dan kepedulian dengan berbagai dokumen yang telah disiapkan. Dengan luas hutan mencapai 3,9 juta hektar, seperti yang tertuang dalam SK Menhut Nomor 854/Menhut-II/2014, adalah potensi untuk mengembangkan program REDD+ dan berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim,”ungkapnya.

Untuk mendukung pelaksanaan Program REDD+,Pemerintah Provinsi Maluku telah menerima Alokasi Anggaran sebesar 1.173.430 USD atau setara 18 Milliar Rupiah.

”Kami berharap Rencana Aksinya dirancang detail dan efektif agar kita dapat memaksimalkan pemanfaatan anggaran ini dengan baik untuk kepentingan daerah, bahwa hutan ini dianugerahkan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingg harus dijaga dan dirawat,”ujarnya.

REDD+ diharapkan dapat memberikan dampak bukan hanya penurunan emisi, tetapi juga penurunan kemiskinan ekstrem Maluku yang merupakan program strategis Pemerintah Pusat.
“Selain itu, dapat mengurangi klaim hak ulayat pada masyarakat hukum adat ketika REDD+ ini berjalan, serta dapat dirasakan dampak dan manfaat dari Pelaksanaan REDD+ ini,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Sadali juga menyoroti luas lahan kritis yang belum direhabilitasi, pembakaran liar atau illegal logging.

“Kepada OPD yang menjadi Leading Sektor, kami mintakan agar serius untuk membangun koordinasi yang efektif, komunikasi dan kolaborasi serta menunjukan komitmen dalam pelaksanaan REDD+ agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak apalagi dampak hukum kedepannya, “pungkasnya.

Ditempat yang sama, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK RI, Sri Tantri Arundhati, mengatakan Provinsi Maluku memiliki kondisi geografis yang sangat rentan akan dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, isu perubahan iklim merupakan isu yang sangat penting dalam usaha pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengendalikan dan merespon dampak perubahan iklim yang akan terjadi, karena hampir sebagian besar aktifitas masyarakat di Maluku dilakukan pada daerah laut dan pesisir.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, lanjutnya, juga telah mengakomodir aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019- 2024, Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Provinsi Maluku 2018 – 2030 dan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Maluku.

“KLHK sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Maluku dalam mendukung pencapaian target Nationally Determained Contribution
(NDC) Nasional khususnya melalui implementasi REDD+. Pertemuan kali ini sebagai langkah awal dalam penyiapan arsitektur REDD+ di Provinsi Maluku untuk mendukung peluang pendanaan yang ada,” pungkasnya.

(BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)