Sekda Maluku Buka Rakor PBB-KB Wilayah Papua Maluku

AMBON- Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie mewakili Gubernur Maluku, membukan secara resmi Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Triwulan IV Wilayah Papua Maluku, di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/2/2025), Acara ini mengusung tema “Kemampuan, Target Daerah dan Tantangan Terhadap Objek PBB KB Triwulan IV di Wilayah Papua-Maluku”.

Rakor diselenggarakan secara daring dihadiri Executive GM Regional Papua Maluku PT. Pertamina Patra Niaga, Kasubid Pendapatan Wilayah V Kementeria Dalam Negeri, Budhi Rinaldi sekaligus sebagai pemateri, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Regional Papua-Maluku Pemungut Pajak Daerah (Bapenda Maluku Utara, Bapenda Provinsi Papua, Bapenda Provinsi Papua Barat, BPKAD Provinsi Papua Pegunungan, BPKAD Provinsi Papua Barat Daya, BPKAD Provinsi Papua Selatan dan BPKAD Provinsi Papua Tengah) dan peserta Rakor dan rekonsiliasi PBB-KB.

Secara offline kegiatan ini dohadiri Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Inawati Thahir, Plt. Kepala BPKD Provinsi Maluku Rudi Waras dan sejumlah pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Sadali Ie menyampaikan rasa bangga dan hormat atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi. Ia mengatakan, meskipun rakor ini dilaksanakan secara online/virtual, diharapkan tidak mengurangi semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

” Ini sebagai wujud kita bersama dalam melaksanakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi, maka rapat dilaksanakan secara daring,” ujarnya.

Gubernur berharap rapat koordinasi ini akan menjadi wadah diskusi yang produktif, pertukaran informasi, dan pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pajak dan retribusi.

Meurutnya, berbagi praktik terbaik antar unit di wilayah masing-masing dapat dishare dalam rakor untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan, pengawasan, pendistribusian, dan kontrol terhadap pembayaran pajak dan retribusi.

“Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam rapat koordinasi ini Semoga rakor ini dapat beemanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka meningkatkan target target pendapatan kita,” pungkasnya.

(BIRO ASMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)