EKONOMI MALUKU TUMBUH POSITIF, PEMPROV MALUKU DORONG OPTIMALISASI TPAKD

AMBON, MALUKU – Provinsi Maluku kembali menunjukkan performa ekonomi yang mengesankan. Pada Triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 5,07 persen (Year-on-Year), melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 4,87 persen (Year-on-Year). Capaian positif ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (28/5/2025).
Rapat koordinasi tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, yang mewakili Gubernur Maluku. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya rapat ini. Ia menekankan pentingnya agenda tersebut dalam mendukung percepatan akses keuangan dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.
“Patut kita syukuri bahwa, pada Triwulan I 2025 Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07 persen (Year-on-Year), di atas nasional yang tercatat 4,87 persen (Year-on-Year),” demikian disampaikan Gubernur melalui Sekda.
Pertumbuhan ekonomi yang membanggakan ini, menurut Gubernur, tak lepas dari kerja keras semua pihak, termasuk peran aktif TPAKD. TPAKD merupakan forum koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang berfokus pada percepatan akses keuangan di daerah.
Gubernur juga menyoroti bahwa percepatan akses keuangan bagi masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Namun, ia juga mengakui adanya kendala dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mulai dari teknis usaha, kualitas industri, hingga permodalan.
“Untuk itu, diharapkan TPAKD dapat memberikan solusi dengan menyediakan akses permodalan bagi UMKM,” harap Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyoroti bahwa ada dua TPAKD di Provinsi Maluku yang hingga kini belum dikukuhkan, yaitu TPAKD Maluku Barat Daya dan TPAKD Seram Bagian Timur.
“Saya mengharapkan dalam tahun ini kedua TPAKD tersebut dapat dikukuhkan oleh kepala daerah masing-masing, sehingga dapat dilaksanakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan program kerja yang berdampak bagi perluasan akses keuangan bagi masyarakat,” pinta Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur berharap para Bupati/Wali Kota di Maluku memberikan perhatian penuh dan kepedulian terhadap TPAKD di daerah masing-masing. Mereka didesak untuk segera menetapkan dan melaksanakan program kerja untuk akses keuangan di daerah, serta mengevaluasi program pada akhir tahun.
Penetapan program kerja TPAKD juga ditekankan harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku. Koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder disebut sebagai kunci utama keberhasilan program kerja. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA MALUKU)